tirto.id - Badan Pemeriksana Keuangan (BPK) akan segera melakukan audit implementasi kerja dari Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pendidikan, pemberantasan kemiskinan, serta kesehatan. Tujuannya untuk mengejar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di 2030.
"Karena pemerintah buat SDGs itu ada Keppresnya. Keppres-Keppres nanti akan dievaluasi, audit kinerjanya, untuk sebagai regulasi SDGs," ujar Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dalam acara ASEANSAI Seminar SDGs di Jakarta pada Senin (2/3/2018).
Terkait program SDGs, BPK Indonesia yang dipilih sebagai ASEAN Supreme Audit Institutiond (ASEANSAI) Secretariat Office akan menitik beratkan audit pada transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan untuk mengurangi kemiskinan.
"Pemerintah sudah melakukan persiapan audit SDGs. Prosesnya sedang berjalan. Tapi, kita lebih siap dari pada beberapa negara," katanya.
SDGs memiliki 17 tujuan dalam tataran global, yang akan menjadi fokus kebijakan dan pendanaan untuk 2030. Dalam mencapai tujuan itu, setiap negara berkontribusi dengan berbagi data atas fokus kebijakan masing-masing negara yang telah membuahkan hasil.
Sehingga, setiap negara akan memiliki kontribusi kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia fokus mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan pembangunan dalam mengurangi kemiskinan, maka ada negara lain yang fokus dalam hal polusi lingkungan.
SDGs lahir dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB pada 2012. Ada tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yang meliputi lingkungan, sosial, dan ekonomi.
"Sebagai lembaga pemeriksa, kita perlu merekomendasikan implementasi dari 17 tujuan SDGs. Pada masing-masing tujuan tersebut, kami harus menggabungkan dampak suatu proyek dengan pendekatan pemerintah dan masyarakat, seperti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam tahap perencanaan agar dalam tahapan implementasinya dapat terus berkesinambungan," jelasnya.
Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrahman M. Fachir menjelaskan bahwa SDGs dibentuk terintegrasi dalam perencanaan nasional pemerintahan Indonesia.
"Makanya, pemerintah sudah membentuk tim koordinasi yang dipimpin langsung bapak presiden. Kemudian ada beberapa undang-undang termasuk soal (tugas) KPK dan segala macam itu bagian dari pelaksanaan SDGs," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah Indonesia dalam merumuskan SDGs telah melibatkan seluruh stakeholder baik dari swasta, filantropi, dan sebagainya.
"Jadi soal transparansi, partisipasi mudah-mudahan kita cukup representatif lah. Persiapan Indonesia sebenarnya sudah lama," ucapnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yantina Debora
