tirto.id - Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon menganggap adanya anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/5/2017) memprihatinkan.
"Ini memprihatinkan. Nanti kami lihat perkembangannya seperti apa. Informasinya masih simpang siur," kata Fadli di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, (27/5/2017).
Selanjutnya, seperti halnya kabar tersiar, Fadli pun menganggap OTT tersebut berkaitan dengan assessment yang dilakukan BPK pada kementerian desa dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian.
"Kita memang harus mengevaluasi. Semua institusi memiliki kekurangan-kekurangan. Dan juga ada moral hazard terutama ketika berbicara soal WTP, dsb. Itu saya kira salah satu yang karena dianggap prestasi sebuah pemerintahan di daerah, atau Kementerian atau di institusi lain mengusahakan dengan cara apapun," katanya.
Untuk itu, Fadli menginginkan agar perkara assessment tersebut dibuat seketat dan seindependen mungkin agar tidak menciptakan celah bagi munculnya tindak korupsi.
"Tentu harus tetap ada pengawasan, tapi pemberian satu assessment itu kan memang wajib dilakukan. Tapi janganlah diperlakukan seolah-olah prestasi dari institusi lembaga itu. Atau menterinya atau gubernurnya, wali kota dsb. Tapi benar-benar independen yang dirasakan langsung oleh masyarakat uang yang ada itu untuk pembangunan di lembaga atau institusi masing-masing," katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan terdapat tujuh orang yang tertangkap dalam OTT kali ini. "Kami belum bisa sampaikan lebih spesifik pihak-pihak yang kita amankan di bawa ke kantor KPK. Namun ada 7 orang yang ditangkap dalam OTT malam ini,"jelas Febri (26/5).
Menurutnya, sebelum penyidik selesai melakukan tugasnya, ketujuh nama tersebut tidak akan dirilis ke media terlebih dahulu.
Sementara itu, Sekjen BPK Hendar Ristriawan membenarkan KPK menciduk anggotanya pada Jumat (26/5) sore."Tadi jam 15.12 sore itu ada petugas KPK yang datang ke kantor BPK dan petugas KPK langsung menuju ke salah satu ruangan auditor di BPK," ujar Hendar di BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, (26/5).
KPK langsung menuju ke ruang auditor utama keuangan negara 3 BPK. KPK langsung memeriksa sejumlah pihak di ruang tersebut. Sekitar pukul 17.08, KPK mengangkut dua auditor utama keuangan negara3 BPK dan satu orang staf ke KPK.
"Inisial R dan AS. Satu lagi Y," ujar Hendar.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora
