Indeks Aturan Taksi Online

Setyo juga tak lupa mengingatkan agar para peserta aksi tidak mengganggu kepentingan masyarakat selama berdemonstrasi.

Kemenhub sudah bersiap melakukan penindakan terhadap pengemudi taksi online yang melanggar ketentuan dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Provinsi yang paling banyak menentukan kuotanya adalah Jabodetabek, yakni sebanyak 36.510 kendaraan.

Ada empat hal yang diatur dalam Permenhub tersebut, yakni aturan mengenai pembatasan kuota, stiker, SIM, dan uji KIR.

Grab Indonesia mengklaim sebanyak 9.400 unit kendaraannya sudah melalui uji berkala kendaraan bermotor KIR di DKI Jakarta.

"Kami tidak hanya mengandalkan DKI saja, kami minta juga ke swasta, pemegang merek untuk melakukannya. Karena dengan begitu, prosesnya akan cepat," kata Menhub Budi Karya.

Kemenhub berharap taksi online dan kovensional dapat bekerja sama setelah terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 tahun 2017.

Untuk sosialisasi payung hukum baru taksi online tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan masa transisi tiga bulan sejak diberlakukan per 1 November 2017.

Go-Jek mengaku telah menerapkan tarif dan poin-poin pada aturan operasionalnya sebelum peraturan ini muncul.

“Jangan sampai sudah ada stiker, terus ditendang (mobilnya) dan penumpang diturunin. Itu mengganggu ketertiban umum,” ujar Sugihardjo

Peserta aksi demo taksi online meneriakan tuntutanya di kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak menginginkan dalam diskusi dan sosialisasi sudah sepakat, namun ada lagi demonstrasi di kemudian hari.

Asosiasi Driver Online (ADO) mengimbau semua pengemudi taksi online menerima sejumlah ketentuan baru dalam revisi Permenhub Nomor 26/2017.

Meski belum mengakomodir seluruh keinginan Organda, namun Ateng mengapresiasi draf revisi angkutan sewa khusus yang dirancang pemerintah,

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi justru mendorong agar para pelaku transportasi konvensional bisa bersaing dengan pelaku transportasi online.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan pemerintah pusat akan segera membuat aturan baru yang berkeadilan terkait polemik transportasi daring ini.

Peraturan baru mengenai transportasi berbasis aplikasi ditargetkan oleh Kemenhub bisa terbit sebelum 1 November 2017.

Kemenhub berencana secepatnya membentuk aturan baru untuk pengaturan taksi online setelah MA membatalkan sejumlah pasal di Permenhub 26/2017.

Sebagian perkumpulan sopir taksi online meminta pemerintah membentuk aturan baru soal batas tarif usai MA membatalkan 14 pasal di Permenhub 26/2017.

Keputusan MA untuk mencabut Permen No. 26 Tahun 2017 baru bisa efektif setidaknya 3 bulan setelah keputusan diterima Kemenhub pada Selasa, 1 Agustus 2017 lalu.