Indeks Aturan Taksi Online

Operator taksi online agar merekrut sopir baru di wilayah-wilayah yang masih kekurangan sopir taksi online.

Aturan baru yang akan berlaku adalah itu adalah Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 tahun 2018.

Realisasi Peraturan Menteri (PM) 118 tahun 2018 soal Angkutan Sewa Khusus untuk taksi online disebutkan efektif berlaku pada Juni 2019.

Batas bawah dan atas tarif taksi online akan ditentukan melalui SK Menteri Perhubungan dengan mempertimbangkan rekomendasi gubernur.  

Kemenhub sudah menerbitkan aturan baru tentang taksi online. Peraturan baru tersebut akan mulai berlaku pada awal Juni 2019. 

Ketinggalan berita dari 7 - 14 November 2018?
Tenang kami sudah merangkum
berita minggu ini untuk kalian.

“Terkait aturan taksi online, saat ini kami sedang sosialisasikan dengan berbagai pihak termasuk para pengemudi, para penumpang, dan juga operator,” kata Menteri Perhubungan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan menghindari adanya gugatan dan uji materi lagi terkait aturan transportasi online.

Grab dan Gojek meminta pemerintah segera menerbitkan aturan baru. Saat ini, ribuan pengemudi taksi online tak punya legalitas.

"Aturannya belum, masih menunggu keputusan MA. Kan kami digugat lagi. Kalau MA-nya keluar kita akan menyiapkan yang baru," ujar Yani.

Kemenhub tengah mencari referensi sebagai benchmark untuk menyusun regulasi berupa Permenhub untuk menjadikan aplikator itu perusahaan transportasi.

Pemerintah memberi waktu hingga sebulan ke depan untuk pengurusan SIM A Umum dan uji kir bagi para pengemudi taksi online.

Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 dinilai menimbulkan masalah baru yaitu adanya pungutan liar.

Sopir angkutan konvensional tidak menolak angkutan daring. Mereka hanya meminta ada perlakuan yang setara antar pelaku usaha transportasi umum.

Kemenhub akan melakukan pertemuan bersama Kemenkominfo dan perusahaan aplikasi untuk membahas aturan pembekuan akun sopir taksi online.

Namun, Anggota FKPO, Lucky mengatakan bentrok sempat terjadi karena ada anggota yang tersulut oleh sikap pihak kepolisian yang dianggap tidak persuasif.

Budi menyatakan Permenhub 108 Tahun 2017 memang tidak bisa memuaskan semua pihak, oleh karena itu para pengemudi harus saling menerima.

Belum sinkronnya regulasi antara Kemenhub dan Kominfo menjadikan aturan terhadap taksi online dirasa tidak adil.

"Saya sudah mendapat instruksi Pak Menteri untuk persiapkan pertemuan Menhub dengan pengunjuk rasa" kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Sepanjang 1-15 Februari 2018 pemerintah masih sekedar memberi peringatan bagi taksi online yang belum memenuhi standar kelayakan keamanan dan perlindungan konsumen.