Masuk tirto.idIndeks Ahmad Sahroni
Komisi III DPR Minta Penganiaya WN Brunei di Blok M Dideportasi
Proses deportasi lebih tepat dilakukan lantaran pelaku dan korban sama-sama merupakan warga negara asing (WNA).
Modus KPK Gadungan Peras Sahroni: Datangi DPR, Minta Rp300 Juta
Pelaku diduga mendatangi ruang Komisi III DPR dan meminta uang sejumlah Rp300 juta.
KPK: Pegawai Gadungan Peras Sahroni dengan Modus Urus Perkara
Keempat pelaku tak hanya sekali melakukan pemerasan dengan mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK.
Polisi Terima Laporan Ahmad Sahroni soal Pemerasan & Pengancaman
Dalam pelaporan disebutkan adanya permintaan uang Rp300 juta oleh pelaku untuk mengurus perkara.
Sahroni Minta Kejagung Awasi Terdakwa yang Ditangani Kejari Karo
Sahroni mengingatkan para jaksa berhati-hati menangani kasus agar terulang seperti Amsal Sitepu.
Sahroni Sebut Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI Sah
Sahroni menyebut pembentukan TGPF tidak diperlukan lantaran perkara tersebut sudah ditangani oleh otoritas militer.
Sahroni Klaim Tak akan Terima Gajinya sebagai Anggota DPR
Sahroni tidak menerima gaji DPR demi menghilangkan asumsi menggunakan uang rakyat dan juga menyinggung statusnya sebagai pengusaha.
MKD DPR: Penetapan Kembali Sahroni Tak Langgar Prosedur
MKD sebut tak ada pelanggaran dalam penetapan ulang Sahroni. Sanksi 6 bulan berakhir 5 Maret 2026, pengusulan NasDem efektif 10 Maret.
Nasdem Ungkap Alasan Sahroni Jadi Pimpinan Komisi III Lagi
Menurut Saan, putusan MKD terkait penonaktifan Ahmad Sahroni sudah selesai apabila pimpinan DPR telah menetapkan dia menjadi Wakil Ketua Komisi III.
Ahmad Sahroni Ditetapkan Lagi Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR
Sahroni menggantikan posisi Rusdi Masse Mappasessu yang mundur dari keanggotaan Partai NasDem.
Surya Paloh Belum akan PAW Ahmad Sahroni Usai Kena Sanksi MKD
Nasdem belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap kadernya, Ahmad Sahroni. Apa pertimbangannya?
MKD dan Sanksi Nonaktif DPR yang Sekadar Lip Service
Perbaikan terhadap perilaku komunikasi anggota DPR harus dilakukan secara menyeluruh, ketimbang hanya sekadar memberi sanksi nonaktif.
Aktivasi Keanggotan Adies Kadir-Uya Kuya via Rapat Paripurna DPR
MKD telah mengirim surat ke pimpinan DPR RI ihwal putusan etik Adies Kadir Cs.
Respons Puan Maharani soal Putusan MKD Terhadap Ahmad Sahroni Cs
Puan Maharani memastikan akan membahas putusan MKD tersebut dengan pimpinan DPR RI lainnya.
Hasil Lengkap MKD DPR RI Sahroni, Nafa Urbach, hingga Uya Kuya
Simak hasil lengkap putusan MKD DPR RI terkait Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Adies Kadir, dan Uya Kuya terkait hukuman nonaktif.
Ahmad Sahroni Terima Putusan MKD: Saya Ambil Hikmahnya
Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik DPR RI dan dinonaktif selama enam bulan.
Hak Keuangan Nafa Urbach-Sahroni Dicabut Selama Dinonaktifkan
Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik.
MKD DPR Putuskan Adies Kadir-Uya Kuya Tak Langgar Etik
Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio diputus bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik.
Ahli: Anggota DPR Joget karena Terhibur, Bukan Naik Gaji
Musik yang dimainkan diklaim menggugah semangat anggota DPR RI, sehingga beberapa di antaranya berjoget.
Saksi: Tak Ada Bahas Kenaikan Gaji saat Sidang Tahunan DPR/MPR
Suprihartini menepis bahwa anggota DPR RI berjoget setelah mendengar adanya kabar kenaikan gaji dan tunjangan.
