Indeks Ahmad Sahroni

Proses deportasi lebih tepat dilakukan lantaran pelaku dan korban sama-sama merupakan warga negara asing (WNA).

Pelaku diduga mendatangi ruang Komisi III DPR dan meminta uang sejumlah Rp300 juta.

Keempat pelaku tak hanya sekali melakukan pemerasan dengan mengaku-ngaku sebagai pegawai KPK.

Dalam pelaporan disebutkan adanya permintaan uang Rp300 juta oleh pelaku untuk mengurus perkara.

Sahroni mengingatkan para jaksa berhati-hati menangani kasus agar terulang seperti Amsal Sitepu.

Sahroni menyebut pembentukan TGPF tidak diperlukan lantaran perkara tersebut sudah ditangani oleh otoritas militer.

Sahroni tidak menerima gaji DPR demi menghilangkan asumsi menggunakan uang rakyat dan juga menyinggung statusnya sebagai pengusaha.

MKD sebut tak ada pelanggaran dalam penetapan ulang Sahroni. Sanksi 6 bulan berakhir 5 Maret 2026, pengusulan NasDem efektif 10 Maret.

Menurut Saan, putusan MKD terkait penonaktifan Ahmad Sahroni sudah selesai apabila pimpinan DPR telah menetapkan dia menjadi Wakil Ketua Komisi III.

Sahroni menggantikan posisi Rusdi Masse Mappasessu yang mundur dari keanggotaan Partai NasDem.

Nasdem belum memiliki rencana untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap kadernya, Ahmad Sahroni. Apa pertimbangannya?

Perbaikan terhadap perilaku komunikasi anggota DPR  harus dilakukan secara menyeluruh, ketimbang hanya sekadar memberi sanksi nonaktif.

MKD telah mengirim surat ke pimpinan DPR RI ihwal putusan etik Adies Kadir Cs.

Puan Maharani memastikan akan membahas putusan MKD tersebut dengan pimpinan DPR RI lainnya.

Simak hasil lengkap putusan MKD DPR RI terkait Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Adies Kadir, dan Uya Kuya terkait hukuman nonaktif.

Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik DPR RI dan dinonaktif selama enam bulan.

Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik.

Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio diputus bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik.

Musik yang dimainkan diklaim menggugah semangat anggota DPR RI, sehingga beberapa di antaranya berjoget.

Suprihartini menepis bahwa anggota DPR RI berjoget setelah mendengar adanya kabar kenaikan gaji dan tunjangan.