tirto.id - Dengan potensi besar kemaritiman yang dimiliki Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar nelayan di Indonesia diajari untuk mengembangkan akuakultur, yakni budi daya pertanian organisme akuatik secara off shore atau lepas pantai.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (4/5/2017).
"Ajari nelayan kita untuk melihat barang apa ini off shore aquaculture," kata Presiden Jokowi sebagaimana dilansir dari Antara.
Menurut dia, Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah fokus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset di bidang kelautan dan perikanan.
Oleh karena itu, ia meminta agar ada perhatian mengingat potensi besar di bidang kemaritiman yang dimiliki Indonesia yakni mencapai 1,33 triliun dolar AS per tahun.
"Nelayan kita jangan terus diajak kerja dengan pola lama, harus berani kita loncatkan, sudah berapa lama kita urusan cantrang setiap tahun, urusan cantrang enggak ada habis-habisnya urusan cantrang," katanya.
Presiden menilai urusan pro dan kontra penggunaan cantrang untuk menangkap ikan oleh nelayan menjadi perdebatan yang tak pernah usai di saat banyak negara lain justru sibuk melakukan riset dan inovasi di bidang kemaritiman.
"Urusan cantrang sehingga tidak segera ke tempat lain yang lebih baik, kenapa tidak bicara tentang off shore aquaculture. Negara kita 70 persen adalah air, adalah laut. Lihatlah Norway, lihatlah Taiwan setiap hari bicara off shore aquaculture," katanya.
Pengembangan aquaculture menurut Presiden juga tidak mahal atau hanya perlu modal awal sekitar Rp47 miliar dan jika belum mampu mengembangkan sendiri dapat dilakukan secara kemitraan sehingga ada transfer teknologi dan pengetahuan yang bisa dilakukan.
Ia berpendapat Indonesia masih terlalu monoton dan linear dalam melakukan bisnis.
"Sekarang inilah teknologi yang harus kita kejar, tanpa itu sulit mengejar yang lain. Pertumbuhan ekonomi kita terbaik nomor 3 di dunia di antara negara-negara G20, ya benar, tapi kalau kita tidak berani melompat ya sudah ditinggal kita," katanya.
Dalam Rakornas tersebut hadir sejumlah pejabat dan menteri di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
