Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai moratorium atau penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas rentetan kasus keracunan massal belum diperlukan. Menurutnya, alangkah lebih baik untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi program itu secara total.
“Kita lihat dulu evaluasi total, kemudian bagaimana kemudian nanti di lapangannya mana saja yang harus kita perbaiki, mana saja yang kita harus evaluasi,” kata Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2025).
Ditambah, Puan juga menyebut akan ada Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat aturan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Katanya, Perpres itu adalah sebuah harapan untuk bisa membenahi sistem tata kelola pelaksanaan MBG agar kasus keracunan tidak akan terulamg kembali.
“Kan sekarang (evaluasi) baru akan dilakukan, jadi apa saja yang akan dilakukan, bahkan juga akan turun Perpres untuk melibatkan kementerian lembaga terkait untuk ikut bisa berpartisipasi sehingga tidak terjadi hal yang kemudian kemarin terjadi seperti keracunan dan lain sebagainya,” ujar Puan.
“Kita beri kesempatan dulu untuk evaluasi ini bisa berjalan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan sebanyak 6.517 orang yang menjadi korban keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak program MBG pertama kali diluncurkan per Januari 2025. Dadan menambahkan, terdapat 75 kasus keracunan yang terjadi sejak periode Januari hingga September 2025 itu.
“Terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG, terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian, sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi (30 September 2025) itu ada 51 kasus kejadian,” kata Dadan di dalam Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
