Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan segala isu yang membuat polarisasi. Menurutnya, polarisasi tersebut rentan terjadi karena kepentingan suatu pihak demi memecah belah antar golongan.
"Kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah," kata Puan dalam pidato APBN dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, penjagaan terhadap ruang publik dari segala isu yang memecah belah adalah kewajiban semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh warga Indonesia.
"Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya informasi," ujarnya.
Puan menambahkan terbukanya ruang digital melahirkan sisi positif, yaitu keterlibatan masyarakat luas dalam perkembangan demokrasi. Namun, derasnya informasi juga memiliki tantangan, salah satunya terkait penyebaran hoaks.
"Perkembangan ruang digital, telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi dan memberikan kritik. Namun, derasnya informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks dan konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya," ujarnya.
Sebagai pimpinan DPR RI, Puan menuturkan pihaknya kerap menjadi korban disinformasi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok. Dia menyebut upaya penyebaran hoaks mengenai DPR terjadi melalui berbagai bentuk media, mulai dari kutipan palsu hingga foto atau video lama yang kembali diunggah sehingga menimbulkan perpecahan di antara masyarakat.
"Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu, yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan foto atau video lama yang tidak sesuai dengan narasi konteksnya," terangnya.
Politisi PDIP tersebut juga berharap DPR dan masyarakat dapat berkolaborasi, terutama perihal pembuatan kebijakan agar lebih aspiratif. Menurutnya, DPR harus semakin peka terhadap rakyat sehingga tidak lagi dipertentangkan atau diadu untuk kepentingan tertentu.
"DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan bahkan dipertentangkan sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan," tegasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
