tirto.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Rahmat Bagja mengatakan intensitas ujaran kebencian sudah mulai menunjukkan peningkatan jelang gelaran Pemilu 2024. Ia menilai jika hal tersebut dibiarkan tanpa tindakan, maka kemungkinan eskalasinya akan pecah pada masa kampanye.
"Apakah eskalasi ujaran kebencian akan meningkat? Pasti meningkat, sekarang belum ada cawapres saja ujaran meningkat, apalagi saat sudah ditetapkan," kata Rahmat ditemui dalam gelaran diskusi bertajuk 'Melawan Ujaran Kebencian dan Disinformasi Jelang Pemilihan Umum 2024 di Indonesia' di Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Rahmat menyebut saat ini ujaran kebencian dan disinformasi masih menjadi ranah kewenangan dari Kominfo dengan instrumen UU ITE. Saat sudah masuk masa kampanye hingga rekapitulasi suara, Bawaslu baru akan turun tangan.
"Sekarang pelanggaran masih masuk di UU ITE. Kalau sudah kampanye sampai rekapitulasi itu nanti kewenangan Bawaslu. Harusnya starting-nya itu di situ. Karena itu UU ITE. Itu catatan kami untuk Kominfo, hati-hati karena eskalasi akan pecah di masa kampanye kalau dibiarkan dan tidak di-takedown," katanya.
Belajar dari Pemilu 2019, Bawaslu merasa pihaknya sempat abai memperhatikan eskalasi polarisasi yang terjadi akibat penggunaan media sosial pada pemilu 2019 lalu.
"Ternyata medsos membuat eskalasi dan polarisasi yang begitu besar terutama pada 2019. Ini PR bersama. Apakah 2024 masih seperti itu? Kami harap tidak," katanya.
Untuk itu, ia berharap supaya gelaran Pemilu 2024 dapat menjadi ajang untuk mengadu gagasan dan kreatifitas para kandidat, tanpa harus menyinggung orang lain.
"Boleh adu kreatifitas di media sosial, karena main medsos hal biasa. Tapi jangan menyinggung dan harus menghormati kebebasan berpendapat orang lain juga. Itu yang kita hormati," katanya.
Pada kesempatan yang sama, peningkatan ujaran kebencian melalui media sosial jelang Pemilu 2024 juga dirasakan Komnas HAM.
"Kami melihat memang akan semakin meningkat melihat situasi di mana media sosial meningkat saat ini," kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian.
Oleh karena itu, kata Saurlin, Komnas HAM menempatkan Pemilu sebagai satu dari sembilan program prioritas pada tahun ini.
Lebih lanjut, Komnas HAM saat ini juga tengah merancang perangkat aturan terkait perlindungan kelompok rentan, pekerja perkebunan, tambang dan disabilitas dalam pemilu.
"Kita berharap itu nanti bisa menjadi referensi untuk Bawaslu supaya hak-hak kelompok rentan bisa dilindungi dalam pemilu," katanya.
Komnas HAM juga telah menyiapkan tim khusus untuk melakukan pengawasan pemilu di berbagai tahapan, terutama saat masa kampanye.
"Di sisi lain, kami juga siapkan tim khusus untuk pemilu dan sudah berjalan 6 bulan ini untuk melakukan suatu pekerjaan memonitor seperi apa pemilu bisa berjalan," terang Saurlin.
======
Adendum: Artikel ini mengalami perubahan judul per Jumat, 23 Juni 2023 pukul 08.00 WIB. Sebelumnya artikel ini berjudul 'Bawaslu Ingatkan Ujaran Kebencian Meningkat Jelang Pemilu 2024'.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Bayu Septianto
