Menuju konten utama

Puan Minta Publik Lapor jika Polisi Tak Netral di Pilkada 2024

Puan mengatakan, keterlibatan parcok bukan hanya masalah PDIP semata, melainkan juga masalah nasional.

Puan Minta Publik Lapor jika Polisi Tak Netral di Pilkada 2024
Ketua DPR RI, Puan Maharani saat jumpa pers usai Uji Kelayakan dan Kepatutan Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024). tirto.id//Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Puan Maharani, meminta para kader PDIP untuk melapor jika memang ada bukti keterlibatan aparat kepolisian dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu merespons kabar keterlibatan partai cokelat alias polisi dalam Pilkada 2024.

"Jika ada bukti (keterlibatan polisi) kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (3/11/2024).

Puan juga meminta agar masyarakat turut melaporkan tindakan cawe-cawe parcok jika memiliki bukti atas ketidaknetralan polisi dalam Pilkada 2024.

"Kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut," kata Puan.

Perempuan yang juga Ketua DPR itu menyebut, persoalan cawe-cawe parcok bukan lah masalah kepartaian PDI Perjuangan ataupun antar fraksi. Menurut dia, masalah ini merupakan masalah yang berskala nasional.

"Saya rasa ini kan merupakan suatu masalah yang ada di nasional. Jadi, ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, dilaporkan," jelas Puan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyebut bahwa kepolisian semenjak dinakhodai Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap terlibat cawe-cawe dalam politik. Deddy juga menyinggung kasus penembakan oleh polisi yang terjadi baru-baru ini saat Listyo masih menjabat Kapolri.

"Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak. Ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian. Masih sempat-sempat cawe-cawe," kata Deddy saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Bahkan Deddy menyerukan kepada seluruh pendukung Presiden Prabowo Subianto agar memutus syawat kekuasaan yang terus menerus dipertontonkan oleh Joko Widodo. Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan mengganti Listyo Sigit.

"Itu harus dimulai dengan mengganti Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy.

Baca juga artikel terkait PILKADA 2024 atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Politik
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher