Penjelasan Soal Narasi "Sell Indonesia" dan Sorotan Media Asing

tirto.id - Melemahnya mata uang rupiah turut disoroti oleh media-media luar. Mereka menggunakan istilah “Sell Indonesia” untuk menggambarkan keadaan ekonomi tanah air saat ini. Apa maksudnya?

Sejak rupiah terus menunjukkan tren menurun, banyak media asing yang memberitakan kondisi tersebut. Pelemahan rupiah turut disebabkan oleh faktor konflik perang di kawasan Timur Tengah antara Iran dan koalisi AS-Israel yang membuat harga minyak dunia naik.

Namun, ada faktor-faktor lain yang turut membawa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sampai di angka terendah sepanjang sejarah.

Sebagai informasi, rupiah ditutup melemah ke Rp18.188 per dolar AS Senin (8/6/2026), sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ditutup anjlok 252.63 poin (4,52 %) ke level 5.342 pada sesi terakhir perdagangan hari ini.

Apa Itu "Sell Indonesia"?

Sell Indonesia adalah istilah yang dipakai para investor, salah satunya George Boubouras, kepala riset hedge fund K2 Asset Management untuk menggambarkan sentimen pasar terhadap Indonesia.

“Saya tidak memiliki eksposur sama sekali terhadap Indonesia. Saya tidak akan memberi mereka kesempatan,” ucap Boubouras dikutip The Straits Times dan Bloomberg pada berita mereka berjudul ‘Sell Indonesia’ sweeps trading desks as Prabowo tightens grip yang diterbitkan pada 5 Juni 2026.

Dalam bahasa pasar keuangan, istilah tersebut berarti bahwa banyak investor global saat ini melihat strategi paling menguntungkan atau paling aman di kawasan Asia bukan dengan membeli aset Indonesia, melainkan justru menjual atau mengurangi eksposur terhadap saham, obligasi, dan rupiah.

Menurut laporan Strait Times, perubahan sentimen ini terutama muncul setelah Prabowo mulai menjalankan agenda ekonominya sejak menjabat pada Oktober 2024. Secara umum, investor sebenarnya tidak keberatan dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun, pasar mulai mempertanyakan bagaimana target pertumbuhan 8 persen tersebut akan dicapai.

Sejumlah program ambisius seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan peran negara dalam berbagai sektor ekonomi, serta penggelontoran dana dalam jumlah besar ke Danantara menimbulkan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan, dampak terhadap anggaran negara, dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Bagi sebagian investor internasional, semakin besar intervensi negara berarti semakin tinggi ketidakpastian regulasi dan semakin sulit memprediksi kondisi bisnis ke depan.

Tak hanya itu, munculnya peringatan dari MSCI bahwa Indonesia berpotensi diturunkan statusnya dari emerging market (pasar berkembang) menjadi frontier market (pasar perintis).

Bagi investor global, peringatan ini sangat serius karena MSCI merupakan penyedia indeks yang menjadi acuan ribuan dana investasi, manajer aset, dana pensiun, hingga ETF dengan total aset triliunan dolar AS.

Menurut MSCI, banyak perusahaan besar di Indonesia memiliki saham publik yang relatif kecil karena sebagian besar saham dikuasai oleh keluarga pendiri, grup usaha tertentu, atau pemegang saham pengendali.

Akibatnya, jumlah saham yang benar-benar beredar bebas di pasar (free float) menjadi terbatas. Kondisi ini membuat likuiditas pasar lebih rendah dibandingkan negara lain dan meningkatkan risiko volatilitas harga.

Faktor lain yang memperkuat kekhawatiran investor adalah kebijakan pemerintah untuk mengambil kontrol lebih langsung terhadap ekspor komoditas strategis guna menekan penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Dari sudut pandang investor, kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai meningkatnya campur tangan pemerintah dalam aktivitas bisnis perusahaan eksportir.

Di antara berbagai faktor tersebut, banyak investor menilai bahwa momen paling menentukan adalah keluarnya Sri Mulyani Indrawati dari pemerintahan pada 2025.

Selama bertahun-tahun, Sri Mulyani dianggap sebagai simbol kredibilitas ekonomi Indonesia di mata pasar global. Ia dipandang sebagai penjaga disiplin fiskal yang memastikan pengeluaran negara tetap terkendali, defisit anggaran tidak membengkak, dan utang pemerintah tetap pada level yang aman.

Kehadirannya memberi keyakinan kepada investor bahwa meskipun ada perubahan politik, prinsip-prinsip dasar pengelolaan ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Respons Menkeu Soal Narasi Sell Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa telah merespons ulasan “Sell Indonesia” yang memicu sentimen negatif di pasar keuangan.

Menurutnya, analisis yang dirilis tersebut tidak akurat karena sang penulis tidak memahami kondisi fundamental ekonomi dan kesehatan fiskal Indonesia yang sebenarnya.

“Itu tren Sell Indonesia saya baca di Bloomberg ya, itu salah satu penulis mungkin yang nggak tahu keadaan Indonesia seperti apa,” ujar dia, usai meninjau penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya memastikan, Indonesia tidak sedang menuju krisis dan krisis keuangan 1998 tidak akan terulang kembali. Sebaliknya, fiskal Indonesia saat ini dalam kondisi baik dengan pertumbuhan ekonomi yang masih menunjukkan tren peningkatan.

“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus,” kata dia.

Untuk menunjukkan kepada dunia, Purbaya bahkan memutuskan untuk mempercepat konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dus, pasar dapat melihat secara langsung kondisi riil dari kondisi makroekonomi nasional.

“Makanya kemarin saya sengaja percepat itu APBNKita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonomi kita juga cukup kuat. Sehingga, nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang,” tegasnya.

Meski begitu, Bendahara Negara itu mengakui ada sedikit sentimen negatif yang membuat nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan.

“Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang baik-baik antara pemerintah, departemen keuangan, dengan bank sentral (Bank Indonesia),” imbuhnya.