Pemerintah Minta BGN Kaji Ulang Skema Distribusi MBG

tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan dukungan penuh Istana terhadap langkah pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengevaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah menyerahkan opsi perbaikan, termasuk usulan teknis di lapangan, untuk dikaji lebih mendalam.

Prasetyo menjelaskan bahwa pimpinan BGN telah diminta untuk mencari skema distribusi yang paling efektif agar program unggulan pemerintah ini dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah, termasuk di daerah dengan karakteristik khusus.

"Untuk mencari pola karena sebagaimana kita ketahui bersama, tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem. Oleh karena itulah, dalam rangka perbaikan, maka dimintalah teman-teman BGN untuk memikirkan skema-skema yang mungkin bisa dilakukan yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di tempat-tempat yang ideal," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Terkait adanya wacana pelibatan kantin-kantin sekolah sebagai salah satu model distribusi, Prasetyo menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari diskusi panjang dalam upaya perbaikan tata kelola MBG.

Namun, Mensesneg memastikan bahwa setiap usulan yang masuk ke pemerintah saat ini masih dalam tahap pengkajian.

"Salah satunya, misalnya, ada usul atau ada ide untuk yang tadi Saudara sebutkan adalah melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi, semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru," tambah Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa proses peninjauan atau review ini dilakukan secara menyeluruh terhadap model bisnis, termasuk potensi keterlibatan pihak ketiga, seperti CSR maupun yayasan swasta, untuk pendanaan MBG.

Kendati demikian, dia mengingatkan evaluasi tersebut bukan berarti perombakan total, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah.

“Tadi yang saya sampaikan, semua di-review. Tapi, bukan berarti yang disebut di-review itu akan kemudian semua diganti atau semua dirombak total. Karena, kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu," kata Prasetyo.

Prasetyo mencontohkan, untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), diperlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya demi memastikan target penerima manfaat—mulai dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita—dapat terlayani dengan optimal.

"Penyikapannya juga berbeda. Kemudian, skema yang diterapkannya pun berbeda. Termasuk, tadi yang disampaikan, untuk daerah, mohon maaf, misalnya 3T, yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif," terangnya.