tirto.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP yang dalam salah satu poinnya berisikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena ada kadernya yang tidak taat aturan etika konstitusi.
Namun dia tak menyebut secara spesifik siapa nama kader tersebut, meski sejumlah kader meneriakkan nama "Jokowi".
Puan membacakan permintaan maaf tersebut sembari mengusap air mata yang kemudian disambut teriakan dukungan dari kader PDIP yang ada di dalam ruangan.
"Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas V partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Puan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Dalam rekomendasi tersebut, PDIP akan melakukan evaluasi atas pola rekrutmen, kaderisasi anggota partai dan kepala daerah. Hal itu demi menjaga soliditas internal partai dan menghindari penyimpangan serta pelanggaran pemilu.
"Rakernas V partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi dan penugasan partai. Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali," terang dia.
Puan juga membacakan rekomendasi Rakernas V yang mendesak pengembalian fungsi Mahkamah Konstitusi dan DPR dalam pembuatan produk legislasi. Menurutnya, putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 MK yang mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di Pemilu 2024 menjadi salah satu contoh kesalahan konstitusi yang harus segera diperbaiki.
"Rakernas V menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang," jelas dia.
Rakernas V juga mendorong fraksi PDIP di DPR RI untuk menguatkan pelembagaan partai. Puan mengingatkan bahwa pemerintahan mendatang memerlukan checks and balances, demi peningkatan kualitas demokrasi.
"Rakernas V partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila, untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada didalam pemerintahan dan yang berada diluar pemerintahan," ucap Puan.
Fraksi PDIP juga didorong untuk meninjau kembali revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, Pemilu 2024 terjadi banyak pelanggaran karena sistemnya, sehingga harus diperbaiki.
"Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan," pungkas Puan.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
