tirto.id - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyatakan, tudingan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tentang Prabowo Subianto harus bertanggung jawab terhadap aksi 21-22 Mei yang berujung kerusuhan sangatlah ngawur.
"Ngawur PSI ini, seperti kekurangan informasi, Pak Prabowo dan Bang Sandi sudah berulang kali mengatakan bahwa cara yang ditempuh dalam memperjuangkan hasil Pemilu 2019 tidak akan keluar atau melanggar konstitusi. Itu dikatakan kepada publik," kata Andre melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto di Jakarta, Kamis, (30/5/2019).
Andri mengatakan, Prabowo-Sandi sejak awal akan menempuh jalur sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku dalam memprotes penyelenggaraan Pemilu.
Menurutnya, di Indonesia kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi dan hal itu sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 1998.
"Jadi sangat salah bila PSI meminta bertanggungjawab hanya karena pendukung Prabowo-Sandi berunjuk rasa meminta Bawaslu mengusut kecurangan Pemilu Presiden," ujarnya.
Andre menyebutkan, aksi unjuk rasa 21 Mei malam serta 22 Mei, merupakan masalah yang berbeda. Massa yang berbuat rusuh berbeda dengan pendukung Prabowo-Sandi yang berunjuk rasa pada siang hari.
Prabowo-Sandi, lanjut Andre, justru berulang kali mengeluarkan imbauan agar pendukungnya berunjuk rasa dengan damai dan Prabowo juga meminta pendukungnya yang masih di lokasi unjuk rasa untuk pulang dan beristirahat pada 22 Mei malam.
"Memangnya tidak boleh orang berunjuk rasa, berdemonstrasi menyampaikan aspirasi. Indonesia negara demokrasi. Kecuali bila PSI berpikiran bahwa Indonesia negara otoriter," katanya.
"Pak Prabowo dan Bang Sandi meminta pendukungnya untuk unjuk rasa dengan damai dan tidak melanggar hukum. Jadi kenapa harus bertanggung jawab adanya kerusuhan itu," sambungnya.
Sebagai partai baru yang tidak lolos ke parlemen, PSI menurut Andre, seharusnya belajar mengamati persoalan sehingga tidak salah menarik kesimpulan, harusnya PSI menyoroti dugaan aksi kekerasan pada kerusuhan tersebut yang menyebabkan 9 orang meninggal.
"PSI belajarlah dulu, apa itu demokrasi, dan bagaimana tugas aparat keamanan dalam menjaga aksi unjuk rasa," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam acara di salah satu stasiun televisi, Juru Bicara PSI Andy Budiman meminta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei 2019. Pasalnya Prabowo-Sandi meminta pendukungnya turun ke jalan untuk memprotes adanya kecurangan Pemilu 2019.
Editor: Maya Saputri
