tirto.id - DPP Projo menilai pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, beberapa hari lalu kepada media adalah upaya menyeret PDIP menjadi oposisi di akhir pemerintahan Jokowi hingga pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Projo menilai langkah Hasto tersebut tidak lepas dari kekalahan PDIP di Pilpres 2024.
“Komentar-komentar yang tidak suportif itu residu kekalahan dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, publik ingin rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Bendahara Umum Projo, Panel Barus, dalam keterangan yang diterima Tirto, Rabu (3/4/2024).
Panel mengatakan bahwa pilihan menjadi oposisi atau koalisi adalah bagian dari demokrasi. Akan tetapi, sikap tersebut sebaiknya disampaikan melalui partai yang mewakili rakyat. Karena itu, dia tidak memahami apakah kritik Hasto merupakan langkah politik individual atau suara partai.
“Saya tidak tahu apakah komentar Mas Hasto mengenai Pak Jokowi dan Prabowo-Gibran menggambarkan dinamika internal partai yang terjadi pasca-Pemilu 2024,” ujar Panel Barus.
Panel juga menegaskan bahwa baik Presiden Jokowi maupun Prabowo-Gibran sedang menjalin komunikasi yang intens dengan semua kekuatan politik. Komunikasi tersebut diyakininya bakal menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Dia mengklaim rekam jejak pemerintahan Jokowi pada 2014-2024 sangat dirasakan oleh seluruh rakyat. Bahkan, kemenangan telak Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 adalah bukti kepercayaan rakyat, bahwa pemerintahan yang baru akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program Jokowi.
“Publik membutuhkan kepemimpinan dan pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung,” tutur Panel Barus.
Belakangan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memang terkesan lebih kritis kepada Presiden Jokowi. Terbaru, Hasto menuding Jokowi akan mengambil alih PDIP sekaligus mengambil alih kursi ketua umum dari tangan Megawati Soekarnoputri.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan," kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 (1972) karya Ken Ward yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Hasto mengatakan bahwa dalam kabinet Jokowi, ada menteri powerful dan menteri super powerful. Nah, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri powerful.
"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.
Pernyataan Hasto tersebut lantas dibantah oleh Jokowi. Di depan awak media, dia menegaskan tidak mau mengambil semua partai.
"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut [partai lain]. Masa mau diambil semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu," Kata Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
