Menuju konten utama

Program Desa BISA Ekspor Siap Jadi Lokomotif Ekspor Indonesia

Kemendag, Kemendes PDT, dan LPEI meluncurkan program Desa BISA Ekspor. Sebanyak 2.357 desa telah dipetakan dan sebagian dinilai siap ekspor.

Program Desa BISA Ekspor Siap Jadi Lokomotif Ekspor Indonesia
Menteri Perdagangan, Budi Santoso bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Ahmad Riza Patria meluncurkan Program Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (09/09/2025). foto/Dok. Kemendag
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Perdagangan, Budi Santoso, meresmikan Program Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (9/9). Menurut Mendag Busan, inisiatif ini merupakan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menjadikan desa sebagai motor utama ekspor Indonesia. Dengan menggali potensi produk unggulan lokal, program ini diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

"Hari ini, kita bersinergi meluncurkan Program Desa BISA Ekspor. Keberhasilan ekspor tidak bisa dicapai sendirian, melainkan melalui kerja sama erat pemerintah, swasta, koperasi, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan desa sebagai motor penggerak ekspor Indonesia," ujar Mendag Busan.

Dia menjelaskan, program Desa BISA Ekspor merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank, Astra, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Program Desa BISA Ekspor juga menyatukan berbagai inisiatif pemerintah yang sudah berjalan lebih dulu, seperti Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) dari Kemendag; Program Desa Ekspor dari Kemendes PDT; Program Desa Organik dari Kementerian Pertanian; Program Desa Devisa dari LPEI; dan Program Desa Sejahtera Astra. Ke depan program ini akan melibatkan Program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Hingga September 2025, pemerintah bersama mitra strategis telah memetakan 2.357 desa ke dalam dua kategori. Sebanyak 741 desa masuk Klaster 1 atau siap ekspor, sementara 1.616 desa masuk Klaster 2 yang masih membutuhkan pendamping agar siap ekspor.

"Kemendag bersama Kemendes PDT, Kementan, LPEI, dan Astra telah memetakan 2.357 desa. Sebanyak 741 desa terkategori siap ekspor dan sisanya desa yang perlu pembinaan lanjutan. Semua ini akan difasilitasi dengan pelatihan, klinik bisnis, hingga dukungan agregator dari BUMN dan sektor swasta," ujar Mendag Busan.

Sejumlah langkah promosi telah dilakukan untuk desa-desa yang sudah siap ekspor. Di antaranya integrasi data 15 eksportir dan agregator ke dalam platform ekspor INAEXPORT milik Kemendag agar dapat dihubungi calon pembeli luar negeri, fasilitasi business pitching antara 31 perusahaan eksportir dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri, serta penjajakan bisnis (business matching) antara dua eksportir desa dan buyer asal India dan Australia.

Adapun desa yang masih perlu pembinaan akan mendapatkan dukungan intensif, meliputi pengembangan kualitas dan kuantitas produk, pengembangan sumber daya manusia (SDM), perluasan akses pasar, fasilitas pembiayaan, hingga pendampingan lain sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Sebagai simbol dukungan, diluncurkan pula Logo Desa BISA Ekspor yang menggabungkan elemen TUNESA (Tunas Desa) dan ANYASA (Anyaman Desa). TUNESA menggambarkan desa sebagai benih dengan daya tumbuh besar. Lewat kolaborasi, digitalisasi, keberanian bertransformasi, peran pemerintah dan swasta, benih desa dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi bangsa yang mampu bersaing internasional. ANYASA melambangkan simpul erat desa, pelaku usaha, pemerintah, swasta dan mitra global yang terhubung dalam satu ekosistem kolaboratif.

Selain itu, dashboard Desa BISA Ekspor juga menampilkan data komoditas dari setiap desa di seluruh Indonesia. Dashboard ini diperbarui secara berkala sehingga dapat dipakai untuk data suplai yang akurat dan transparan, sekaligus menjadi referensi bagi pelaku usaha, agregator, maupun pemerintah dan pembina desa.

Acara peluncuran program Desa BISA Ekspor turut dihadiri Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan, Irjen Kemendag Putu Jayan Danu Putra, Sekretaris Jenderal Kemendes Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tabrani, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Plt. Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso, serta Head of Corporate Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti.

Wamendes PDT, Ahmad Riza Patria, menambahkan, saat ini ada lebih dari 55.941 Badan Usaha Milik (BUM) Desa aktif dan 80.000 lebih KDMP yang mengelola berbagai unit usaha. Unit-unit usaha ini termasuk sektor perdagangan, pertanian, peternakan, energi terbarukan, industri kreatif, pariwisata, logistik, hingga layanan publik.

Menurut dia, kehadiran BUM Desa dan KDMP berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi desa. Jika dikelola optimal BUM Desa dan KDMP dapat menjadi penyokong pertumbuhan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

"Hari ini, kita meluncurkan Desa BISA Ekspor, sebuah inisiatif kolaboratif yang telah melakukan pemetaan terhadap lebih dari 2.300 desa binaan dengan klasifikasi desa yang siap ekspor maupun desa yang masih perlu pendampingan," ujar dia.

Perjanjian Kerja Sama Berdayakan Desa

Pada kesempatan tersebut, Kemendag, Kemendes PDT, dan LPEI menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait pemberdayaan desa dalam pengembangan ekspor nasional. Penandatanganan dilakukan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Tabrani, dan Plt. Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso.

Perjanjian ini mencakup sejumlah ruang lingkup strategis. Pertama, pertukaran data dan informasi antarinstansi yang menjadi fondasi pengembangan desa berorientasi ekspor. Kedua, pelaksanaan pemetaan dan klasterisasi desa ekspor sesuai pedoman yang berlaku, sekaligus penetapan desa percontohan yang akan menjadi model pembinaan Desa BISA Ekspor.

Kerja sama ketiga lembaga tersebut meliputi dukungan pengembangan desa melalui empat pilar pendampingan, yaitu peningkatan sumber daya ekspor; promosi produk ke pasar global; perluasan akses permodalan atau pembiayaan; serta penguatan logistik, rantai pasok, dan digitalisasi. Para pihak sepakat mendorong terciptanya kemitraan pemasaran dalam ekosistem ekspor desa serta membuka peluang kegiatan lain yang relevan dengan pengembangan ekspor.

Sukatmo menuturkan, Desa BISA Ekspor merupakan pengembangan dari Program Desa Devisa yang digagas Kemenkeu melalui LPEI sejak 2019. Program perdana di Desa Devisa Kakao Jembrana, melibatkan 13 desa dan 609 petani, termasuk petani perempuan, yang berfokus pada produk kakao fermentasi. Produk tersebut telah berhasil menembus pasar Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Jepang, dan Australia.

"Desa Devisa Kakao Jembrana resmi berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk pendampingan berkelanjutan agar semakin mendunia. Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra strategis, kami berkomitmen memastikan desa binaan LPEI mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar global secara berkesinambungan. Manfaatnya tidak hanya berupa peningkatan ekspor, tetapi juga pembentukan ekosistem ekspor yang berkelanjutan, pemberdayaan desa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan komunitas lokal," ungkap Sukatmo.

Pelepasan Ekspor Produk Desa Devisa

Peluncuran program Desa BISA Ekspor turut ditandai dengan pelepasan ekspor secara simbolis dari Desa Devisa binaan LPEI. Desa Devisa Kakao Jembrana melepas ekspor kakao fermentasi senilai Rp2,4 miliar ke Prancis, Desa Devisa Benih Bandeng Buleleng mengekspor benih bandeng senilai Rp45 juta ke Filipina, sementara Desa Devisa Benih Hortikultura Bali mengekspor buah, sayur, dan bunga senilai Rp6 juta ke Singapura.

"Saat ini, kita patut berbangga karena beberapa desa telah berhasil mengekspor produk mereka. Ini adalah capaian awal yang membanggakan dan semoga terus meningkat di masa mendatang," kata Mendag Busan.

Sementara itu, Pembina Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS) Agung Widiastuti menuturkan bahwa pihaknya telah mendampingi petani kakao di Jembrana untuk meningkatkan kualitas produksi, khususnya pada biji kakao fermentasi (BKF). Upaya tersebut berhasil membuka pasar ekspor ke berbagai negara.

"Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran besar Kemendag yang hadir sebagai fasilitator, terutama melalui dukungan Atase Perdagangan RI yang menjadi jembatan penting dalam memperluas akses pasar global," kata Agung.

Agung menambahkan, Koperasi KSS berhasil menjalin kerja sama dengan produsen cokelat ternama dunia, yaitu Valrhona di Perancis. Kendala regulasi ekspor yang sempat dihadapi dapat diatasi berkat dukungan penuh Atase Perdagangan RI di Paris.

"Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi koperasi lokal dengan pemerintah mampu mengangkat potensi kakao Jembrana ke pasar internasional," kata Agung.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis