Profil PM Bangladesh Sheikh Hasina & Desakan Mundur oleh Rakyat

tirto.id - Masyarakat Bangladesh mendesak mundur Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina. Desakan mundur PM Bangladesh menyusul gelombang protes dan kerusuhan yang menewaskan puluhan orang.

Unjuk rasa anti-pemerintah mendapatkan respons represif dari penegak hukum. Situasi ini menimbulkan puluhan korban tewas dan ratusan luka-luka.

Melansir The Guardian, sebanyak 95 orang dinyatakan tewas pada Minggu (4/8/2024). Sebagian besar merupakan pengunjuk rasa dan 14 di antaranya adalah petugas kepolisian.

Jumlah korban akibat kerusuhan terakhir memperpanjang daftar korban jiwa akibat gelombang protes di Bangladesh 2024. Setidaknya ada 200 orang yang dinyatakan meninggal dunia dalam rangkaian kerusuhan yang terjadi sejak Juli.

Demo dan kerusuhan yang terjadi pada 3 dan 4 Agustus 2024 terjadi di sejumlah daerah Bangladesh, terutama Dhaka. Massa mengampanyekan aksi pembangkangan sipil nasional sampai Perdana Menteri Hasina mengundurkan diri.

Penanggung jawab aksi ini adalah kelompok Mahasiswa Penentang Diskriminasi. Sebagian lagi merupakan pendukung partai oposisi, yaitu Partai Nasionalis Bangladesh (BNP).

Profil PM Bangladesh Sheikh Hasina

Shaikh Hasina adalah politikus Bengali dan pemimpin partai politik Liga Awami. Ia lahir di Tungipara, Pakistan Timur (sekarang wilayah Bangladesh), pada 28 September 1947 dan beragama Islam.

Hasina adalah putri dari Sheikh Mujibur Rahman. Ayah Hasina adalah tokoh dibalik peristiwa Bangladesh berpisah dari Pakistan pada 1971. Pada usia 21 tahun, Hasina menikah dengan MA Wzwd Miah yang merupakan ilmuwan fisika terkemuka asal Bengali.

Hasina menjadi petahana yang memegang jabatan Perdana Menteri Bangladesh di periode awal dari 1996 sampai 2001. Ia kembali terpilih menjadi PM Bangladesh pada 2009 hingga sekarang 2024. Masa jabatannya sudah berlangsung selama empat periode.

Sebagai anak seorang negarawan, membuat Hasina sering terlibat peristiwa-peristiwa penting. Sewaktu Mujibur dipenjara pemerintah Pakistan, Hasina menjadi penghubung ayahnya itu dan terjun di dunia politik.

Kala itu, Hasina masih kuliah di Universitas Dhaka pada 1960-an. Bersama dengan anggota keluarga lain, Hasina sempat ditahan pada 1971 karena terlibat perang pembebasan yang berujung pada kemerdekaan Bangladesh.

Perlawanan pada keluarga Mujibur pun makin kuat. Mujibur yang baru beberapa bulan menjadi Presiden Bangladesh tewas dibunuh beberapa perwira militer. Ia tewas besama dengan ibu dan tiga saudara laki-laki dari Hasina di dalam rumah.

Hasina selamat karena sedang ada di luar negeri. Ia lalu di pengasingan selama enam tahun berikutnya.

Parpol Awami League yang didirikan ayah Hasina lantas menetapkannya sebagai pemimpin. Parpol ini berkembang menjadi organisasi politik terbesar di Bangladesh.

Hasina lalu kembali ke negaranya pada 1981. Ia lalu menjadi sosok yang vokal dan terkemuka meski setelah itu dijadikan tahanan rumah pada beberapa kali kejadian. Setelah bebas, ia berhasil masuk parlemen dan menjadi pemimpin oposisi.

Melalui jabatan itu, Hasina lalu mengutuk keras pemerintahan militer. Ia pun mengambil langkah agar hak asasi manusia paling dasar bagi warga negara Bangladesh dijamin.

Ia memberikan ultimatum agar pemimpin militer Letnan Jenderal Hussain Mohammad Ershad turun dari jabatannya. Seruan Hasina membuahkan hasil dukungan dari sebagian besar rakyat Bangladesh.

Hussain Mohammad Ershad kemudian mengundurkan diri pada Desember 1990. Selanjutnya pemilihan umum berlangsung pada 1991.

Kekacauan ternyata belum berakhir. Pemilu Bangladesh 1991 justru dimenangkan oleh Khaleda Zia dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP). Kubu Hasina bersama Liga Awami menuduh telah terjadi kecurangan.

Meski Khaleda membantah, ia akhirnya mau turun dari jabatannya. Pasalnya, partai-partai oposisi memboikot parlemen dan terjadi demonstrasi penuh kekerasan. Negara Bangladesh kembali mengalami kekacauan politik.

Kekuasaan lalu diserahkan pada pemerintahan sementara sampai digelar pemilu kembali. Pada Pemilu 1996, Hasina terpilih sebagai perdana menteri. Ia dilantik Juni 1996 dan menjabat di periode pertama sampai 2001.

Situasi perekonomian membaik di tangan pemerintahan Hasina. Namun, kondisi perpolitikan tetap kacau. Khaleda yang saat itu menjadi oposisi, mengorganisasi aksi demonstrasi dan pemogokan yang sering berujung kerusuhan.

Beruntung, pemerintahan Hasina bisa berlangsung sampai lima tahun penuh. Sayangnya, pada Pemilu 2001, Khaleda Zia yang terpilih sebagai perdana menteri.

Hasina bersama Liga Awami kembali menuduh pihak oposisi telah mengatur pemilu. Namun, kali ini upaya protes tersebut sia-sia dan pemerintahan sah tetap berjalan.

Setelah pemerintahan Khaleda berakhir, pemerintahan dialihkan ke pemerintahan sementara yang didukung militer. Duua tokoh politik utama sebelumnya, termasuk Hasina ditangkap.

Khaleda ditahan karena tuduhan korupsi. Sementara itu, Hasina ditangkap akibat dugaan pemerasan saat menjabat perdana menteri. Pemerintahan sementara juga membatalkan pemilihan parlemen.

Hasina lalu dibebaskan pada Juni 2008 dan Khaleda di September tahun yang sama. Kedua lalu ikut lagi dalam pemilihan umum yang digelar 29 Desember 2008. Hasilnya Hasina dan Liga Awami menyapu bersih kemenangan.

Hasina dilantik menjadi perdana menteri Bangladesh di periode keduanya pada Januari 2009. Di masa ini, lima mantan perwira militer yang terbukti membunuh ayah Hasina dieksekusi.

Pemerintahan juga mulai mengadili berbagai kasus kejahatan perang dari awal perang kemerdekaan 1971. Pengadilan mengungkap banyak anggota Liga Awami berpengaruh sebagai terpidananya.

Hal ini membuat pendukung terpidana dan sekutunya protes. Mereka menganggap pengadilan yang berlangsung bermuatan politik.

Sejak menjabat periode kedua, jabatan Hasina sebagai perdana menteri Bangladesh cukup langgeng. Ia sudah masuk ke periode keempat pada 2024. Sepanjang kariernya, berbagai kasus terjadi pemerintahan Hasina.

Pada 2017 sebanyak lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingnya masuk ke Bangladesh karena adanya aksi genosida di Myanmar. Pemerintahan Bangladesh memberikan bantuan dan perlindungan, serta berupaya memulangkan pengungsi.

Aksi ini membuahkan pujian meski bukan menjadi solusi sesungguhnya atas krisis kemanusiaan tersebut. Di sisi lain, proses demokrasi di Bangladesh mulai dikebiri di masa pemerintahan Hasini.

Banyak tokoh oposisi ditangkap dan diadili, serta perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara dibungkam. Partai Islam kecil, Jemaat-e-Islami, bahkan tidak diperbolehkan ikut dalam pemilu pada 2013.

Kabar terbaru, tuduhan upaya pembungkaman oposisi terjadi kembali pada Januari 2024. Menurut catatan partai oposisi BNP, sudah lebih dari 20 ribu pemimpin, anggota, dan pendukungnya yang ditangkap sejak Oktober 2023.

Mereka mengklaim anggota oposisi ditangkap dengan tuduhan yang dibuat-buat jelang pemilu. Dugaan penindasan ini berakhir dengan berbagai insiden termasuk pembakaran kereta api hingga tempat pemungutan suara.

Hasina meyakinkan publik dengan berjanji bahwa pemilu selanjutnya bebas dan adil di tengah sentimen anti-pemerintah. Sementara itu, dari kubu BNP ingin dibentuk pemerintahan sementara yang netral saat penyelenggaraan pemilu.

Akhirnya pemilu terbaru menghasilkan kemenangan telak lagi bagi Liga Awami yang memperoleh 222 dari 300 kursi di Jatiya Sangsad.

Kenapa Sheikh Hasina Didesak Mundur?

Aksi protes dan kerusuhan Bangladesh yang mendesak Sheikh Hasina mundur terjadi karena beberapa alasan. Protes yang awalnya adalah aksi mahasiswa yang menuntut pemerintah untuk menghapus kebijakan kuota penerimaan pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut pengunjuk rasa kebijakan yang ada saat ini menguntungkan para pendukung Liga Awami. Seiring berjalannya waktu, aksi protes meluas dan menjadi gerakan massa.

Massa yang hadir dalam unjuk berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang ingin pemerintah mengundurkan diri. Protes massa meluas seiring dengan inflasi dan peningkatan pangangguran di Bangladesh.

Mengutip Aljazeera, Bangladesh terus mengalami inflasi serta peningkatan biaya hidup dan pengangguran sepanjang tahun ini. Kondisi ini membuat massa marah dan menuntut pergantian pemerintah.

Gelombang protes yang terjadi selama sebulan terakhir menyebabkan berbagai sektor di Bangladesh lumpuh. Pemerintahan memberlakukan jam malam nasional tanpa batas, meliburkan kampus dan sekolah, hingga memblokir akses internet dan sosial media.