tirto.id - Presiden baru Prancis Emmanuel Macron menetapkan pemerintahan pertamanya pada Rabu (17/5/2017), menunjuk veteran Sosialis Jean-Yves Le Drian sebagai menteri luar negeri dan anggota parlemen Eropa Sylvie Goulard sebagai menteri pertahanan.
Tokoh penting lain dalam kampanyenya juga menduduki jabatan senior dalam kabinet ramping kuat 22 menterinya, dengan Wali Kota Lyon Gerard Collomb ditunjuk menjadi menteri dalam negeri dan Francois Bayrou menjadi menteri kehakiman.
Pendukung sayap kanan Bruno Le Maire diangkat menjadi menteri ekonomi. Dia merupakan satu dari tiga anggota Partai Republik yang konservatif di pemerintahan itu bersama Perdana Menteri Edouard Philippe, yang dilantik pada Senin (15/5/2017).
Macron, yang berjanji akan menarik orang-orang dari kedua sisi spektrum politik, juga mempertahankan dua anggota pemerintahan Sosialis sebelumnya -Le Drian dan Annick Girardin, yang ditunjuk sebagai menteri.
Dia juga memenuhi janjinya soal keseimbangan gender.
Namun, hanya satu dari lima jabatan teratas – menteri pertahanan – yang diberikan kepada perempuan, dengan 10 perempuan lainnya diamanati tugas sebagai menteri kebudayaan, tenaga kerja, olahraga dan kesehatan serta jabatan lain.
Pegiat lingkungan Nicolas Hulot, yang ditugasi mengurusi ekologi, dan penerbit yang menjadi menteri kebudayaan -- hanya beberapa dari pendatang baru politik yang dijanjikan Macron masuk dalam timnya.
Juara anggar Olimpiade Laura Flessel (45) dari Pulau Guadeloupe ditunjuk menjadi menteri olahraga, demikian menurut warta kantor berita AFP.
Seusai menjalani upacara pelantikan dan serah terima jabatan dengan Presiden Francois Hollande di Istana Elysee pada Minggu (14/5/2017), Emmanuel Macron resmi menjabat Presiden Perancis.
Seperti dilaporkan laman harian Inggris The Telegraph, Macron (39), tokoh haluan tengah yang pro Uni Eropa, akan menjadi presiden paling muda dalam sejarah Perancis ketika nanti dia berjalan di karpet merah ke Istana Elysee dan melakukan seremoni jabat tangan dengan Hollande.
Macron seharusnya ditemani istrinya Brigitte di karpet merah saat menjalani proses pelantikan. Namun karena Hollande tidak punya Ibu Negara, protokol mengharuskan sang calon ibu negara masuk ke Istana lebih dulu dari presiden terpilih, bersama para tamu undangan lainnya.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
