tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain. Namun saat ditanya, Jokowi belum mau mengungkapkan terkait rencana pemindahan tersebut.
"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," kata Presiden Jokowi saat ditanya mengenai rencana pemindahan ibu kota di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan bahwa pemindahan ibu kota masih dalam tahap studi awal.
"Masih studi awal mencari alternatif-alternatif, belum ada kota yang cocok," kata Sofyan di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, sebagaimana dikutip Antara.
Sejauh ini, salah satu alternatif yang dibicarakan adalah ibu kota Kalimantan Tengah Palangkaraya.
"Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya tempat yang paling suitable, yang paling bagus. Ini kan keputusan administratif, Presiden yang memutuskan. Ini keputusan jangka panjang, karena itu kita sedang cari tempat," tambah Sofyan.
Namun ia tidak mengungkapkan kota apa saja yang sudah masuk dalam rencana pemerintah sebagai lokasi alternatif pemindahan ibu kota. "Pokoknya kita cari alternatifnya ya," ungkap Sofyan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota termasuk soal skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini.
Dengan demikian, pada 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Sejumlah aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.
Pemindahan ibu kota disebabkan karena pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Namun jika hasil kajian menunjukkan ibu kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana sedangkan Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Sementara ini, konsep Megapolitan yang menggabungkan antara wilayah DKI Jakarta dengan beberapa kota administrasi di sekelilingnya dinilai sebagai alternatif dari wacana pemindahan ibu kota.
"Saya sampai sekarang masih menganggap teori Megapolitan Bang Yos (mantan Gubernur DKI Sutiyoso) masih masuk akal," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Selasa.
Menurut dia, teori Megapolitan tersebut masuk akal antara lain mengingat beragam kondisi yang ada di wilayah DKI Jakarta pada saat ini.
Ia mengingatkan bahwa pada saat ini, semua pejabat negara dan lembaga negara masih ada di Jakarta.
Dengan demikian, lanjutnya, bila pemindahan ibu kota jadi dilaksanakan mulai tahun 2018 sesuai dengan wacana yang sedang berkembang di masyarakat, Fahri menilai bahwa hal tersebut masih perlu dikaji lebih cermat dan mendalam lagi.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
