tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah bisa sejak dini memberlakukan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Presiden juga meminta kesiapsiagaan seperti melakukan operasi udara, patroli udara, hujan buatan hingga water booming.
"Saya ingin agar penetapan siaga darurat itu sejak dini. Jangan sudah ada masalah baru keluar surat siaga darurat. Keluarkan segera. Terutama gubernur di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, segera keluarkan. Satu titik api langsung keluarkan," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin, (23/1/2017) seperti dikutip dari Antara.
Ia menambahkan semua pihak, harus gerak cepat.
“Sehingga begitu ada indikasi muncul hotspot (titik panas), segera putuskan apakah perlu rekayasa cuaca? Apakah perlu 'water bombing'? Segera putuskan dan segera cepat. Jangan menunggu api sudah besar karena begitu kita terlambat sangat sulit sekali untuk kita padamkan," tambah Presiden.
Seringnya keterlambatan pemadaman kebakaran hutan menurut Presiden Jokowi karena masalah prosedur.
"Biasanya kita selalu terlambat karena masalah prosedur karena itu kepada gubernur agar tanggap darurat itu segera dikeluarkan Antisipasinya adalah dengan menyiapkan pesawat, menyiapkan hujan buatan, menyiapkan patrolinya. menyiapkan 'water bombing', sekali lagi hal itu bisa disiapkan," jelas Presiden.
Oleh karena itu, sistem deteksi dini penting untuk diperkuat dan semua unsur juga harus aktif dalam melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
"Selanjutnya perkuat sistem deteksi dini, terutama di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Papua. Semua unsur harus aktif melakukan pengecekan langsung di lapangan, jangan memantau dari belakang meja," tambah Presiden.
Kemudian, Presiden pun menegaskan sistem "reward and punishment" dalam pencegahan kebakaran hutan tersebut. Kepada Panglima TNI dan Kapolri, ia berpesan agar reward dan punishment dapat diberikan tanpa keraguan.
Selanjutnya Presiden berpesan agar perusahaan swasta juga ikut membangun canal blocking atau sekat kanal yang merupakan bangunan permanen sistem buka tutup di lahan gambut agar tetap basah dan lembab sehingga dapat tetap menyediakan air meski musim kemarau.
"Jumlah 'canal blocking' tahun lalu ada sekitar 11.000 unit. Tapi ini masih kurang ini akan dikerjakan oleh PU, Badan Restorasi Gambut oleh Kementerian Kehutanan. Jangan lupa perusahaan swasta yang menjadi pemilik lahan hutan itu harus bertanggung jawab juga untuk kanal blocking," tambah Presiden.
Presiden juga meminta agar perusahaan ikut membangun sumur bor yang saat ini masih berjumlah 516 unit.
"Kemudian sumur bor jumlahnya masih sedikit pada 2016, 2017 akan dibangun sebanyak-banyaknya. Sekali lagi jika perusahaan swasta sebagai pemilik ini selalu bertanggung jawab membangun sumur-sumur seperti yang kita inginkan setiap kebakaran segera dan cepat bisa diantisipasi dan bisa dipadamkan," ungkap Presiden.
Hal lain yang diminta adalah pengaktifan Posko Pengendalian Kebakaran di tingkat desa dan kecamatan.
"Kita libatkan masyarakat sekitar dengan sistem patroli bersama dan peningkatan kapasitas peningkatan kesadaran masyarakat atau dengan mengedukasi masyarakat dengan memberikan pembelajaran pentingnya mengantisipasi kebakaran," jelas Presiden.
Presiden menyampaikan semua itu dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 yang dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Gubernur, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubenur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Jambi Zumi Zola, dan sejumlah gubernur lainnya.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
