Prabowo Telepon MBS, Serukan Setop Konflik Timur Tengah

tirto.id - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) pada Rabu (11/3/2026). Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas eskalasi militer yang tengah terjadi di kawasan Teluk.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun X resminya, Kamis (12/3/2026), mengonfirmasi agenda komunikasi antar kedua pemimpin tersebut.

"Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri, menerima telepon hari ini dari Presiden Prabowo Subianto dari Republik Indonesia," tulis akun @KSAmofaEN.

Dalam pembicaraan itu, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS meninjau perkembangan situasi eskalasi militer di Asia Barat.

Mereka sepakat bahwa implikasi dari konflik tersebut berdampak serius terhadap perdamaian regional maupun global. Presiden Prabowo secara tegas menyerukan agar konflik yang tengah berlangsung di Asia Barat harus segera diakhiri.

"Presiden Indonesia menekankan perlunya penghentian segera aksi militer di kawasan tersebut, memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan merusak keamanan dan stabilitasnya," imbuh keterangan Kemenlu Arab Saudi.

Langkah Presiden Prabowo ini melengkapi upaya diplomasi intensif yang dilakukan Indonesia sebelumnya. Pada Senin (9/3/2026), Menteri Luar Negeri RI telah menerima para duta besar negara-negara Teluk (GCC) dan Yordania di Jakarta untuk membahas perkembangan situasi keamanan kawasan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Duta Besar Bahrain, Arab Saudi, Oman, dan Yordania, serta perwakilan kedutaan besar Perserikatan Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Duta Besar Bahrain selaku pemegang Presidensi GCC.

Berdasarkan keterangan resmi Kemlu RI, Menlu RI menyampaikan keprihatinan mendalam Indonesia terhadap eskalasi ketegangan yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian keamanan global. Indonesia mendorong seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai jalan utama mencapai deeskalasi.

"Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menegaskan kesiapan untuk berkontribusi secara konstruktif dalam upaya perdamaian, termasuk sebagai honest broker, untuk memfasilitasi dialog apabila disepakati oleh pihak-pihak terkait," jelas keterangan resmi Kemlu RI.

Selain isu stabilitas kawasan, pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian khusus pada keselamatan 495 ribu WNI yang berada di negara-negara GCC dan Yordania, serta mengharapkan dukungan pemerintah setempat dalam memastikan pelindungan mereka.