tirto.id - Prabowo Subianto adalah salah satu pejabat yang banyak disorot dalam polemik Natuna. Perairan yang kaya ikan itu kembali memanas setelah Cina bermanuver dengan mengatakan itu adalah wilayah kekuasaan mereka. Cina juga menurunkan penjaga laut untuk mengawasi nelayan lokal melaut.
Prabowo mengatakan "cool saja" saat ditanya wartawan apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi Cina, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. "Kita santai kok, ya," katanya, di Kantor Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).
Mantan menantu Soeharto itu menegaskan pemerintah akan menyelesaikan masalah yang membuat nelayan Indonesia takut melaut ini dengan cara baik-baik. Sebab, katanya, "bagaimanapun Cina itu negara sahabat."
Sikap demikian dianggap kurang tegas, setidaknya menurut Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang punya kebijakan populer penenggelaman kapal asing-ilegal yang masuk ke perairan Indonesia.
Persahabatan antar negara, kata Susi via Twitter, "tidak boleh melindungi pelaku pencuri ikan." Toh, katanya, pemerintah Cina "tidak mungkin dan tidak boleh melindungi pelaku" penangkapan ikan ilegal.
Persahabatan antar negara Tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan & Penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing. Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara👆👆
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) January 4, 2020
Apa yang dinyatakan Prabowo juga kurang konkret dibanding Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno menyatakan kapal-kapal Cina telah menerobos Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diakui United Nations Convetion on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.
Retno juga telah memanggil Dubes Cina di Jakarta untuk memberikan nota protes terkait klaim Natuna.
Prabowo, saat debat Pilpres 2019, sempat mengatakan kalau dirinya "lebih TNI dari banyak TNI". Namun, dia tidak memberikan pernyataan apa pun ketika TNI menerjunkan kapal guna mengusir kapal asing dari Natuna.
Operasi ini akan terus dijalankan sampai kapal Cina benar-benar angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia, tegas Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono. Yudo-lah yang memimpin apel 600 personel sebelum diterjunkan ke lokasi.
Menurut Yudo, kapal-kapal nelayan asing tersebut berkukuh menangkap ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna, dengan didampingi kapal pemerintah Cina.
"TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin dari pemerintah Indonesia," ucap Yudo, Sabtu (4/1/2020).
Prabowo Kerap Menyanjung Cina
Apa yang dikatakan Prabowo sebenarnya tidak mengejutkan karena dari berbagai pernyataannya di media massa, dia memang tidak pernah mengkritik Cina. Ia bahkan selalu menyanjung negara satu partai itu, dan kaitannya dengan kepentingan Indonesia.
Misalnya pada perayaan kemerdekaan ke-69 Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta, Kamis 27 September 2018. Saat itu, ketika masih berstatus calon presiden nomor urut 02, ia mengatakan "Cina penting bagi Indonesia."
"Jadi kita harus jalin hubungan baik. Kita harus tingkatkan hubungan dalam tingkat yang lebih baik dan saling membantu," katanya, dikutip dari Antara.
Prabowo kembali menyanjung Cina pada 13 April 2019, saat debat putaran kelima pilpres. Menurutnya Indonesia "harus contoh Cina" dalam pembangunan. Sebab Cina, menurutnya, sukses "40 tahun hilangkan kemiskinan."
"Kita harus contoh, berani belajar dari yang hebat," katanya.
Salah satu yang patut dicontoh adalah membangun industrialisasi. Sementara Indonesia, katanya, "salah jalan" dengan terus bergantung pada produk luar.
Pada akhirnya, sikap takjub terhadap pemerintah Cina itu Prabowo realisasikan dengan mengunjungi Cina pada 16 Desember lalu. Ketika itu dia membawa agenda memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Cina, termasuk di bidang kelautan.
"Sebagai upaya mendorong dan memperkuat industri pertahanan dalam negeri," ujar Staf Khusus Menhan RI Bidang Komunikasi dan Antar-lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (16/12/2019).
Gerindra, partainya Prabowo, membela sikap sang ketua umum--yang dianggap publik 'lembek'. Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan Prabowo tidak lembek, "tapi tahu kalau pertahanan kita lemah."
"Jadi jalan diplomasi adalah yang paling cool," katanya, Selasa (7/1/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra lainnya, Sufmi Dasco Ahmad, juga mengatakan serupa. Sikap Prabowo yang membela Indonesia lewat jalur diplomasi, katanya, "sudah cukup keras, sudah pas."
"Kita tidak mungkin, kan, mengajak langsung perang," katanya.
Ia lantas meminta publik, juga para komentator/pengamat, "jangan memberikan komentar atau pendapat yang justru memperlemah semangat kebangsaan kita dalam rangka menegakkan kedaulatan di wilayah kita sendiri."
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Rio Apinino