tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim pemerintah telah menghemat hampir Rp70 triliun melalui efisiensi di badan usaha milik negara (BUMN), terutama dengan memangkas beban gaji direksi dan biaya operasional (overhead) perusahaan pelat merah yang selama ini dinilai terlalu besar.
"Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead. Dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun. Rp70 triliun sudah kita hemat Saudara-saudara," kata Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Menurut Prabowo, penghematan tersebut merupakan hasil penataan BUMN yang kini dikelola melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pemerintah, kata dia, tengah merampingkan struktur perusahaan negara dengan menutup BUMN yang tidak sehat dan terus merugi.
Hingga Jumat (10/7/2026), pemerintah telah menutup 240 BUMN. Jumlah itu ditargetkan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli, sebelum meningkat menjadi 800 BUMN pada akhir 2026.
"Sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang nggak beres sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31, 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup," ujarnya.
Prabowo mengatakan penataan BUMN dilakukan setelah mengetahui jumlah perusahaan negara jauh lebih banyak dari perkiraannya. Saat pertama menjabat presiden, ia mengaku terkejut ketika mendapat laporan bahwa Indonesia memiliki 1.077 BUMN, belum termasuk anak perusahaan hingga cucu perusahaan.
"Dulu saya juga waktu dilantik jadi Presiden minggu-minggu pertama saya kaget. Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak. Perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden baru saya diberitahu BUMN kita 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan," katanya.
Menurut Prabowo, struktur perusahaan yang berlapis-lapis tersebut kerap dimanfaatkan untuk menyembunyikan penggunaan uang negara. Karena itu, pemerintah melakukan penertiban terhadap BUMN yang dinilai tidak lagi memberikan manfaat.
"Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat. Ini kita tertibkan," ujarnya.
Prabowo menambahkan, hasil penataan mulai terlihat. Sejumlah BUMN yang sebelumnya terus merugi kini mulai mencatatkan perbaikan kinerja.
Ia juga mengungkapkan pernah menerima usulan agar beberapa BUMN strategis, seperti PT PAL (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia (Persero), dijual kepada investor asing untuk menutup kerugian. Namun usulan tersebut ditolak.
"Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing saya larang. Tadinya industri pertahanan mau dijual. PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh mau dijual," katanya.
Menurut Prabowo, keputusan mempertahankan ketiga perusahaan tersebut mulai membuahkan hasil. PT PAL kini mampu memproduksi kapal perang dan kapal selam, sementara PT Pindad disebut baru memperoleh kontrak pengadaan senjata dari Arab Saudi.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id




































