tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya untuk memaksimalkan penerimaan negara. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Airlangga mengatakan rapat terbatas tersebut fokus membahas tentang penerimaan negara secara keseluruhan, termasuk pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, dan sektor lainnya.
Namun, Airlangga tidak membeberkan lebih jauh arahan Presiden tentang upaya memaksimalkan penerimaan negara tersebut.
"(Presiden minta) memaksimalkan penerimaan negara," ujar Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan rapat terbatas dengan Prabowo membahas penerimaan negara, melalui peningkatan rasio pajak.
"Kita bahas mengenai penerimaan negara, mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, bersama Prabowo, ia juga membicarakan soal perbaikan administrasi ekonomi dan rencana intensifikasi ekonomi.
Terkait keinginan pemerintah untuk menaikkan rasio pajak sebesar 23 persen, Sri Mulyani mengatakan pihaknya tengah berupaya melakukan berbagai langkah strategis.
"Kami upayakan beberapa langkah yang sedang dilakukan," ucapnya.
Untuk diketahui, rasio pajak Indonesia 2024 sebesar 10,08 persen, lebih rendah dari tahun 2023 yang sebesar 10,31 persen. Sedangkan, pemerintah membidik Indonesia dapat mencapai kisaran 10,09 hingga 10,29 rasio pajak dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun ini.
Pemerintah menilai perlu segera memperbaiki sistem Coretax agar rasio pajak dapat meningkat dan tidak terus menetap di 10 persen
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
