Potret Program Makan Siang Gratis di Negara-Negara ASEAN

tirto.id - Program makan siang gratis di sekolah menjadi salah satu kebijakan sosial yang sudah ada di beberapa negara-negara ASEAN.

Sejumlah negara seperti Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, hingga Malaysia mengembangkan berbagai bentuk school feeding programme untuk menjawab masalah malnutrisi, meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi beban ekonomi keluarga.

Di Indonesia, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) muncul sebagai salah satu program dengan skala paling besar, dengan anggaran mencapai sekitar Rp268 triliun pada APBN 2026.

Daftar Program Makan Siang Gratis di Negara-Negara ASEAN

Berikut beberapa program makan siang gratis di negara-negara ASEAN:

1. Singapura

Skema program makan siang Singapura berbeda dengan MBG di Indonesia. Dukungan makan itu diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan kepada keluarga berpendapatan rendah dan menengah melalui berbagai skema.

Pada 2026, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Singapura (MOE) memperluas cakupan bantuan sehingga sekitar 133.000 siswa dan mahasiswa akan menerima dukungan, naik sekitar 31.000 orang dibanding sebelumnya.

Bantuan tersebut mencakup subsidi transportasi, bantuan makan bagi siswa penerima bantuan sekolah, pembebasan biaya sekolah, beasiswa, dan bursary untuk pendidikan tinggi.

Meski tidak mengumumkan anggaran tertentu untuk subsidi tersebut, pemerintah Singapura menyebut fokus bantuan adalah berdasarkan kondisi ekonomi keluarga.

Sebagai contoh kebijakan tersebut, mulai tahun ajaran 2026, keluarga dengan pendapatan rumah tangga hingga SGD 4.000 per bulan (sekitar Rp55-56 juta) kini dapat memperoleh bantuan penuh untuk biaya sekolah dasar dan menengah.

2. Malaysia

Pada Januari 2020, pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pendidikan meluncurkan perluasan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) yang memberikan makanan gratis kepada siswa dari keluarga miskin dan kelompok rentan.

Pada tahap awal, sekitar 4.000 siswa dari 100 sekolah menerima makanan gratis sebelum jam pelajaran dimulai. Siswa yang masuk sekolah pada sesi pagi memperoleh sarapan gratis antara pukul 07.00–07.30, sedangkan siswa sesi siang memperoleh makan siang gratis sebelum memulai kegiatan belajar.

Program ini sebenarnya merupakan pengembangan dari skema bantuan makanan yang telah ada sejak tahun 1979. Jika sebelumnya bantuan hanya diberikan kepada siswa yang tergolong sangat miskin, pemerintah kemudian memperluas cakupannya sehingga mencakup anak-anak penyandang disabilitas, siswa dari komunitas adat Orang Asli, serta siswa sekolah dasar dari keluarga kurang mampu.

Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak memulai kegiatan belajar dalam keadaan lapar, karena kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan, konsentrasi, dan prestasi akademik mereka.

Tahap pertama program makanan sekolah Malaysia tersebut menelan biaya sekitar RM22 juta (sekitar Rp98,4 miliar), dan ditujukan terutama bagi siswa dari kelompok B40 (Bottom 40 persen), yaitu keluarga dengan pendapatan rumah tangga bulanan di bawah RM3.000 (sekitar Rp11,5 juta).

APBN Malaysia tahun 2020 sebesar RM297 miliar. Jika dibandingkan dengan program makanan sekolah pada tahap awal menghabiskan sekitar RM22 juta, maka anggaran program tersebut hanya sekitar 0,007 persen dari APBN.

Selain itu, pemerintah Malaysia juga memperluas program bantuan makanan dan food bank bagi mahasiswa kurang mampu di perguruan tinggi, dari sebelumnya hanya mencakup 21 institusi menjadi 123 universitas dan perguruan tinggi.

"Kami ingin fokus pada anak-anak yang sangat miskin, untuk memastikan bahwa mereka tidak kelaparan ketika mereka memulai kelas di hari itu," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dr. Habibah Abdul Rahim seperti dikutip The Sun pada 2020.

3. Thailand

Menjelang tahun ajaran 2025-2026, Kementerian Pendidikan Thailand menegaskan bahwa seluruh siswa yang menjadi sasaran program makan siang gratis akan menerima makanan yang layak, bergizi, dan seimbang.

Menteri Pendidikan Thailand, Permpoon Chidchob, seperti dikutip Bangkok Post pada November 2024 menyatakan bahwa tujuan utama program ini bukan sekadar mengatasi rasa lapar, tetapi juga memastikan anak-anak memperoleh nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan fisik, kesehatan, dan kemampuan belajar mereka.

Perluasan program pada tahun 2025 difokuskan kepada siswa tingkat menengah pertama (Mathayom 1–3, setara SMP) yang berasal dari keluarga kurang mampu, terutama di daerah pedesaan.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program makan siang gratis yang sebelumnya telah diberikan kepada siswa sekolah dasar.

Pemerintah Thailand mengambil langkah ini setelah survei Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa banyak siswa tingkat menengah pertama masih mengalami kekurangan gizi atau tidak memperoleh makanan yang cukup berkualitas.

Untuk menjalankan program tersebut, kabinet Thailand menyetujui anggaran sebesar 2,9 miliar baht (sekitar Rp1.602 triliun). Dana ini digunakan untuk menyediakan makan siang gratis bagi sekitar 575.000 siswa di lebih dari 7.300 sekolah di seluruh negeri.

Sebagai gambaran, APBN Thailand tahun fiskal 2025 yang disetujui pemerintah dan parlemen Thailand adalah sekitar 3,75 triliun baht.

Artinya, program makan siang gratis tersebut hanya sekitar 0,077 persen dari total APBN Thailand 2025.

4. Kamboja

Di Kamboja, terdapat proyek McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition 2022–2027 yang dilaksanakan oleh World Food Programme (WFP).

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi siswa, tetapi juga mengintegrasikan peningkatan literasi, kesehatan, gizi, kebersihan, serta penguatan kapasitas pemerintah untuk mengelola program secara mandiri.

Program tersebut menjadi bagian dari transisi menuju National Home-Grown School Feeding Programme (NHGSFP), yaitu sistem makan sekolah nasional yang sepenuhnya dikelola pemerintah Kamboja.

Hingga awal 2026, program Home-Grown School Feeding (HGSF) telah menjangkau hampir 300.000 siswa yang menerima sarapan sekolah setiap hari. Program ini dilaksanakan di 1.114 sekolah dasar negeri yang tersebar di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kerawanan pangan yang tinggi.

Dari jumlah tersebut, 816 sekolah telah dibiayai langsung oleh pemerintah melalui Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS), sedangkan 298 sekolah lainnya masih memperoleh dukungan dari WFP.

Pemerintah Kamboja menargetkan bahwa pada tahun 2028 seluruh program akan sepenuhnya berada di bawah pengelolaan nasional tanpa ketergantungan pada bantuan internasional, dikutip Khmer Times (29/1/2026).

5. Filipina

Melalui perluasan School-Based Feeding Program (SBFP) yang dikelola oleh Department of Education (DepEd), pemerintah Filipina memutuskan bahwa mulai tahun 2026 seluruh siswa taman kanak-kanak di sekolah negeri akan menerima makanan gratis setiap hari.

Sebelumnya, program ini terutama ditujukan bagi siswa yang mengalami kekurangan gizi atau berat badan kurang.

Melalui program yang diperluas ini, sekitar 3,4 juta anak akan menerima makanan sekolah. Penerima manfaat mencakup seluruh siswa taman kanak-kanak di sekolah negeri serta siswa kelas 1 hingga kelas 6 yang tergolong mengalami wasting (kurus) dan severe wasting (sangat kurus).

Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah Filipina mengusulkan anggaran sekitar 14 miliar peso Filipina (sekitar Rp4,1 triliun) pada tahun 2026 dikutip ABS-CBN News (21/7/2025).

APBN Filipina 2025 adalah sekitar PHP 6,326 triliun. Anggaran School-Based Feeding Program (SBFP) 2026: sekitar PHP 14 miliar. Porsi SBFP terhadap APBN hanya sekitar 0,22 persen.

6. Laos

Pemerintah Laos bersama sektor swasta dan organisasi internasional terus mendukung National School Meals Programme, yaitu program makan sekolah nasional yang menyediakan makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar, terutama di wilayah pedesaan dan daerah rentan.

Salah satu contoh dukungan terhadap program ini adalah kerja sama antara Nam Theun 2 Power Company (NTPC) dan Education for Development Foundation (EDF), dikutip Vientiane Times (12/4/2024).

Melalui perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2024, NTPC berkomitmen menyediakan pendanaan sebesar 3,2 miliar kip Laos (sekitar Rp2,62 miliar) selama tiga tahun untuk mendukung pelaksanaan program makan sekolah di 16 sekolah di Distrik Nakai, yang berada di Khammouane Province.

7. Vietnam

Vietnam juga telah mulai mengimplementasikan kebijakan yang lebih konkret bagi kelompok rentan, khususnya siswa di daerah perbatasan dan wilayah minoritas etnis.

Pemerintah mengeluarkan Decree No. 339/2025 yang menetapkan subsidi makan siang dan bantuan beras bagi siswa sekolah dasar dan menengah di wilayah perbatasan darat, dikutip Vietnamnet Global (28/12/2025).

Dalam kebijakan ini, setiap siswa menerima subsidi sekitar 450.000 dong (sekitar Rp310.500) per bulan serta 8 kilogram beras, dengan durasi maksimal sembilan bulan per tahun ajaran. Kebijakan ini juga fleksibel, menyesuaikan jumlah hari sekolah dan kondisi perpindahan siswa.

Selain bantuan langsung kepada siswa, pemerintah juga memberikan dukungan kepada sekolah untuk penyediaan fasilitas makan siang.

Sekolah mendapatkan dana operasional berdasarkan jumlah siswa yang makan di sekolah, misalnya sekitar 2.369.000 dong per kelompok 45 siswa per bulan, serta tambahan untuk jumlah siswa yang lebih besar.

Pemerintah juga menyediakan subsidi listrik dan air untuk mendukung operasional dapur sekolah, termasuk ketentuan penggunaan generator atau sistem air bersih di daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai.