tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan menyindir masih banyak anggota Polri yang perutnya buncit. Padahal, kata dia, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memiliki perut yang rata atau proporsional.
Sindiran itu berawal dari celetukan Trimedya yang memandang polisi lebih bagus memakai baju seragam yang dimasukkan ke dalam, bukan dikeluarin.
"Saya itu tak terlalu sreg pak polisi ini bajunya dikeluarin, kalau bisa seperti dulu lagi dimasukin bajunya,” kata Trimedya saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Polri di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).
Trimedya melihat di era kepemimpinan Tito Karnavian seringkali petinggi Polri menggunakan seragam pakaian dinas harian yang digunakan bila ada operasi khusus. Gaya pakaian ini memang mengharuskan posisi kemeja berada di luar.
Trimedya pun meminta di era Idham Azis agar kemeja mereka dimasukkan.
"Kalau saya lihat polisi lebih sreg baju dimasukin lagi, lebih rapi kelihatannya, lebih dekat dengan rakyat," ucap dia.
Politikus PDIP itu kemudian menyindir masih banyak polisi yang perutnya buncit. Ia pun meminta agar anggota-anggota Polri mengikuti perawakan Idham Azis yang sama sekali tak terlihat perutnya membuncit.
"Supaya semua jajaran Polri bisa niru perutnya saudara Kapolri. Tadi di ruang pimpinan, saudara Kapolri bilang waktu ketemu Pak Prabowo [Menhan Prabowo Subianto] wah perutnya seperti letnan satu, kata Pak Prabowo," ucap Trimedya.
Trimedya juga menyinggung surat telegram (TR) Kapolri berisi imbauan terhadap jajaran Polri untuk hidup sederhana, dan tak pamer kemewahan.
Ia mengapresiasi, tapi juga mengingatkan agar petinggi di Mabes Polri utamanya Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Listyo Sigit Prabowo turun ke bawah mengecek langsung implementasi dari surat tersebut.
"Lihat kapolda-kapolda atau kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin, jangan cuma soal kemewahan," kata Trimedya.
Selain itu, soal Surat Edaran bernomor R/2029/XI/2019 dan ditandatangani Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo tertanggal 15 November 2019 juga disinggung Trimedya.
Surat itu meminta kepala daerah melapor kepada pimpinan Polri bila ada upaya intimidasi atau intervensi polisi yang mengatasnamakan polri.
Trimedya menyindir surat edaran itu tidak ada artinya tanpa petinggi Polri mengecek langsung ke lapangan.
Ia pun tak menampik bila banyak anggota Kepolisian yang menyusahkan para kepala daerah dengan permintaan proyek. Data itu ia dapatkan karena banyak kader PDIP yang menjadi kepala daerah di seluruh Indonesia.
"Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah bupati, wali kota ada anggaran aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian dari total ini," kata dia.
Trimedya pun berharap surat edaran itu bisa berjalan efektif sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.
“Saya usulkan jadikan Sumut (Sumatera Utara) pilot project, apalagi Wali Kota Medan [Dzulmi Eldin] baru kena sama KPK," kata Trimedya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz
