Masuk tirto.id
tirto.id - Sekitar 2.000 orang dari 14 kelompok hari ini menggelar aksi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, dalam rangkaian pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan akan memprioritaskan komunikasi dengan massa aksi jika eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban di sekitar gedung MK meningkat.
“Komunikasi lebih diutamakan dan itu penting. Koordinator lapangan aksi harus betul tanggung jawab terhadap massa yang dibawanya,” kata Dedi di Mabes Polri, Kamis (27/6/2019).
Polisi, lanjut dia, dapat bertindak jika upaya persuasif diacuhkan massa.
“Akan ada tahapan keras yang dilakukan polisi, hingga pembubaran paksa,” sambung Dedi.
Menurut Dedi, koordinator lapangan aksi telah bersepakat untuk membubarkan diri pukul 18.00 WIB.
Sebelum waktu yang disepakati akan ada komunikasi dari Komando Pengamanan Objek Vital yakni Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan, kepada Koordinator Lapangan dan massa yang masih bertahan di lokasi.
Selain itu, kepolisian telah mendeteksi bahwa potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kali ini tidak terlalu rawan seperti aksi 21-22 Mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Berdasarkan hasil analisis intelijen, potensi gangguan dan keamanan di MK saat ini tidak serawan massa aksi 21-22 Mei,” ujar Dedi, kemarin.
Namun personel TNI dan Polri tetap memitigasi potensi ancaman dan gangguan tersebut, seperti menyiagakan 47 ribu aparat untuk mengamankan lokasi sidang sengketa juga mengalihkan arus lalu lintas yang menuju ke kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat.
Sekitar 17 ribu personel TNI, 28 ribu personel Polri dan dua ribu personel pemerintah daerah bersiaga dalam kegiatan tersebut.
Para personel itu, lanjut Dedi, juga menjaga objek vital seperti Istana Negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DPR/MPR, kedutaan besar dan pusat keramaian masyarakat.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
