Menuju konten utama

PKS: Pj Gubernur DKI Terkesan Ingin Hapus Jejak Anies Baswedan

PKS mengkritik kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengganti sekretaris daerah (sekda) hingga merubah slogan Jakarta.

PKS: Pj Gubernur DKI Terkesan Ingin Hapus Jejak Anies Baswedan
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri) berbincang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) usai dilantik di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sejumlah kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak substantif bagi Ibu Kota. Jubir PKS Muhammad Iqbal mencotohkan kebijakan mengganti sekretaris daerah (sekda) hingga merubah slogan Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Iqbal, tidak ada urgensi mengganti slogan Kota Kolaborasi menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ia menilai slogan Jakarta Kota Kolaborasi masih relevan dengan kondisi saat ini dan cocok untuk semua golongan.

“Apa yang dilakukan Pj Gubernur DKI adalah kebijakan yang tidak substansi dan asal beda saja, terkesan ingin menghapus jejak Gubernur Anies Baswedan. Slogan sebagai Kota Kolaborasi tidak perlu diubah, apalagi masa jabatan hanya satu tahun, terkesan Heru melakukan De-Aniesisasi,” kata Iqbal melalui keterangan tertulis, Selasa (13/12/2022).

Iqbal juga menyoroti pergantian Sekda DKI Jakarta dari Marullah Matali menjadi Uus Kuswanto. Marullah dimutasi menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta.

“[Marullah] tokoh Betawi profesional dan berpengalaman, apalagi Marullah Matali adalah sosok yang dikenal ketokohannya dan tidak memiliki masalah atau kasus, sehingga pergantian yang dilakukan terkesan bagian dari upaya 'membersihkan' loyalis gubernur sebelumnya,” ujarnya.

Iqbal menyarankan Heru fokus pada kerja-kerja nyata daripada sibuk mengotak-atik apa yang sudah dikerjakan oleh Anies. Terlebih Heru adalah gubernur yang di tunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bukan dipilih warga Jakarta.

“Harusnya Heru tahu tentang posisinya bahwa dia adalah gubernur transisi. Heru juga harusnya mundur sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) agar bisa fokus bekerja menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta yang saat ini sudah tampak indah dan tertata," kata Iqbal.

"Dia (Heru) tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, jangan membuat kegaduhan,” imbuhnya.

Baca juga artikel terkait PJ GUBERNUR DKI JAKARTA atau tulisan lainnya dari Farid Nurhakim

tirto.id - Politik
Reporter: Farid Nurhakim
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Gilang Ramadhan