tirto.id - Sekretaris Jenderal DPP PKB, Abdul K Karding, menilai polemik terkait adanya dugaan pelanggaran pemakaian atribut partai dalam Deklarasi Kampanye Damai pada Minggu (23/9/2018) tidak perlu dilebih-lebihkan. Alasannya, KPU tidak bisa mengontrol apabila ada kejadian di luar lokasi deklarasi.
"Di luar wilayah kampanye damai, tentu KPU tidak bisa mengontrol semua karena spontan dukungan dari para relawan pasangan calon termasuk dari pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Karding, di Jakarta, Senin (24/9/2018).
Ia menjelaskan memang ada kesepakatan partai politik peserta Deklarasi Kampanye Damai tidak membawa alat peraga dari parpol masing-masing.
Menurut dia, seluruh partai politik telah menaati sebatas di wilayah-wilayah yang disepakati sebagai wilayah kampanye damai.
Karding mengatakan dirinya juga ikut karnaval dan melihat masyarakat, relawan serta partai politik riang gembira mengikuti acara tersebut sehingga tidak ada hal aneh yang dipersoalkan.
"Justru saya melihat partisipasi dan keriangan masyarakat sesuai tujuan kita yaitu membangun Pemilu yang kompetisinya dibangun atas suasana riang gembira," ujarnya.
Selain itu, Karding mengaku melihat di media sosial Twitter, ada foto yang memperlihatkan bendera Partai Demokrat berada di belakang SBY saat berjalan saat karnaval Deklarasi Kampanye Damai.
Hal itu, menurut dia, perlu diklarifikasi ke publik agar tidak merugikan pihak Jokowi-Ma'ruf seakan-akan menjadi pihak yang tidak taat dan tidak fair saat deklarasi kampanye damai.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Yudhoyono walk out dalam acara karnaval Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019, di Monas, Jakarta, Minggu.
Partai Demokrat protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu serentak 2019 yang dilanggar misalnya ada atribut partai politik dalam acara tersebut sehingga SBY mengambil sikap "walkout" dalam karnaval Deklarasi Kampanye Damai.
"Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono protes keras terhadap KPU dalam acara deklarasi kampanye damai. Tadi SBY hadir namun sekitar lima menit mengikuti konvoi, beliau turun dan 'walkout' karena banyak aturan yang dilanggar," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9).
Panjaitan mengatakan, awalnya kesepakatan peserta Deklarasi Kampanye Damai hanya menggunakan pakaian adat dan tidak membawa atribut partai karena agar tidak terkesan kampanye.
Namun, menurut dia, pada kenyataannya, dalam acara tersebut banyak atribut parpol tetapi tidak dilarang KPU.
Ia menjelaskan sejak awal kesepakatannya adalah hanya menggunakan pakaian adat sehingga pihaknya tidak membawa atribut parpol kecuali yang disediakan KPU dan partainya memegang komitmen itu.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
