Menuju konten utama

Pimpinan KPK Mengaku Sedih Tiap Tangani Perkara Korupsi

Johanis Tanak mengaku merasa sedih tiap kali dirinya menangani perkara korupsi di KPK yang dipimpinnya.

Pimpinan KPK Mengaku Sedih Tiap Tangani Perkara Korupsi
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin (kanan) usai penandatanganan komitmen antikorupsi pada rapat koordinasi KPK bersama Pemerintah Daerah di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/rwa.

tirto.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengaku merasa sedih tiap kali dirinya menangani perkara korupsi di lembaga antirasuah yang dipimpinnya. Hal ini diungkapnya dalam agenda rapat koordinasi Penguatan Isnergi Pemberantasan Korupsi KPK RI-Pemerintah Daerah yang digelar di Candi Bentar Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

“Terus terang saya selalu sedih kalau menangani perkara, sedih sekali melihat negara Republik Indonesia,” kata Tanak, dalam paparannya.

Dia kemudian membandingkan indeks persepsi korupsi Indonesia yang cenderung kecil dibandingkan dengan negara tetangga. Tanak merasa heran hal itu terjadi sebab seharusnya Indonesia bisa lebih baik karena merupakan negara yang kaya.

“Sementara dibandingkan dengan negara kita, apa yang tidak ada di negara kita? Tambang, nikel, batubara. Batubara yang tetap tertanam saja ada, batubara yang berjalan saja ada Cosmas Batubara [Menteri era Soeharto], dan lain-lain batubara lain, banyak tambang kita,” ujarnya sambil sedikit berkelakar.

Lebih jauh, Tanak mengungkapkan kekecewaannya terhadap Amerika Serikat, khususnya dalam pengelolaan tambang di Papua. Dia menyebut Indonesia telah dirugikan dalam praktik tambang oleh pihak asing, terutama terkait keberadaan Freeport.

“Kok Amerika kurang ajar, marah-marah sama kita, tetapi ambil harta kita, di Papua, habis itu, ditipu lagi ini cuma tambang tembaga, padahal disitu ada emas uranium yang sangat mahal, tapi kita dapat ара?,” tutur Tanak.

Tanak kemudian menceritakan upaya pemerintah saat itu melalui Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan untuk memperjuangkan kepemilikan saham mayoritas di Freeport. Meskipun hal itu berhasil, dia tetapi tetap menyesalkan bagaimana sumber daya dari Papua dibawa ke Amerika semuanya.

“Ini kenapa? Karena tata kelola pemerintahan kita yang masih belum bagus, tata kelola pemerintahan kita yang belum bagus, di sini ada kita sampaikan ini, tata kelola,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait KORUPSI atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Flash News
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama