Menuju konten utama

Pimpinan KPK Ingatkan Pejabat Daerah Tak Kirim WA Porno

Johanis Tanak mengingatkan para pejabat daerah untuk tidak bermain-main dengan praktik korupsi maupun penyalahgunaan teknologi.

Pimpinan KPK Ingatkan Pejabat Daerah Tak Kirim WA Porno
Pimpinan KPK Johanis Tanak menjawab pertanyaan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

tirto.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengingatkan para pejabat daerah untuk tidak bermain-main dengan praktik korupsi maupun penyalahgunaan teknologi. Sebab, begitu dilakukan penyadapan untuk kepentingan penelusuran, semua hal akan terdeteksi oleh sistem yang dimiliki KPK.

Dia kemudian menyindir perilaku yang kerap mengirimkan konten tidak senonoh lewat aplikasi pesan seperti WhatsApp. Menurut dia, teknologi yang digunakan oleh KPK memungkinkan pelacakan aktivitas komunikasi yang mencurigakan.

"Bapak-bapak jangan coba-coba kirim-kirim WA dengan mohon maaf yang porno-porno, begitu bapak-bapak kita sadap, terangkut semua ini Ini bapak porno rupanya ini. Itu ketahuan semua oleh teknologi IT, yang kita miliki," ujar Tanak dalam agenda rapat koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi KPK RI - Pemerintah Daerah yang digelar di Candi Bentar Ancol, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).

Menurut Tanak, teknologi yang dimiliki KPK akan dengan mudah menelusuri meskipun dengan menggunakan nomor telepon.

Meskipun demikian, Tanak meminta agar para pejabat tak perlu takut apabila penggunaan teknologi dipakai untuk kepentingan yang benar. Namun, jika disalahgunakan, KPK tak segan bertindak.

"Tidak usah takut untuk menggunakan HP sepanjang HP digunakan unttuk yang benar maka KPK tidak akan melakukan tindakan apapun, tetapi kalau tidak benar pasti KPK akan melakukan tindakan apa yang bapak-bapak ibu-ibu tidak harapkan," ujarnya.

Lebih jauh, Tanak juga meminta agar para pejabat yang hadir dalam forum tak hanya menganggap bahwa KPK hanya terfokus di kantor Jakarta. Hal ini sebab KPK akan mengendus setiap kasus korupsi di mana pun berada.

"Jadi mata telinga kami ada Pada seluruh Wilayah Republik ini," katanya.

Dia kemudian mencontohkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Sumateta Utara (Sumut) terkait dugaan korupsi pembangunan jalan. Menurutnya hal itu tak akan terjadi apabila KPK tak betul berada di seluruh penjuru negeri.

"Itu memberikan gambaran bahwa KPK ada dimana-mana. Karena bapak-bapak ibu-ibu Menggunakan IT, Teknologi dan teknologi KPK lebih tinggi daripada teknologi bapak-bapak miliki," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait KORUPSI atau tulisan lainnya dari Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Flash News
Reporter: Rahma Dwi Safitri
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama