tirto.id - Tiga pimpinan DPR RI menyampaikan penilaian berbeda usai mendengar pemaparan Presiden Joko Widodo tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2018 pada hari ini, Rabu (16/8/2017).
Misalnya, politikus PAN dan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memuji asumsi makro yang disampaikan Presiden Joko Widodo karena memprioritaskan sektor riil.
"Ketika prioritas mengarah pada sektor riil, otomatis asumsi makro lebih kepada posisi mendekati realitas ekonomi masyarakat," kata Taufik di Gedung Nusantara, DPR RI Jakarta, hari ini, seperti dikutip Antara.
Taufik menjelaskan keberpihakan ke sektor riil itu ditunjukkan pemerintah dengan menaikkan anggaran untuk sektor UMKM, dana desa, dan program keluarga harapan. Dia juga mendukung rencana pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan pajak.
"Itu menjadi ruang bagi pemerintah dalam kaitan APBN sebagai dokumen politik dan komitmen pemerintah terhadap masyarakat," kata dia.
Dia menilai perencanaan pemerintah sudah tepat sebab anggaran negara akan difokuskan untuk aspek pemerataan kesejahteraan rakyat. "Di dalamnya ada komitmen terkait situasi keterbatasan ekonomi yang masif dan dinamis, dan pemerintah memprioritaskan keadilan ekonomi," ujar dia.
Sebaliknya, politikus Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai perencanaan pemerintah masih terlalu bergantung kepada APBN untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, pemerintah perlu memperbanyak alternatif sumber pembiayaan proyek infrastruktur. Dengan begitu, kata Fadli, anggaran APBN bisa dialokasikan untuk program lain.
Fadli juga mendesak pemerintah menentukan prioritas lebih tepat dalam pembangunan infrastruktur agar benar-benar berdampak ke perekonomian nasional. "APBN 2018 diharapkan dapat mengakselerasi perekonomian nasional," kata Fadli.
Dia mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai perlambatan ekonomi. Fadli mencatat pertumbuhan kuartal II-2017 hanya 5,01 persen atau lebih rendah dibandingkan kuartal II-2016 yakni 5,18 persen.
Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah berhati-hati dalam mengalihkan subsidi langsung kepada rakyat ke sektor produktif. "Hati-hati dengan pencabutan subsidi. Karena tadi Presiden mengatakan akan masih ada pengalihan subsidi ke sektor produktif," kata Fahri.
Dia khawatir pencabutan subsidi berdampak buruk pada neraca keuangan rumah tangga rakyat. "Kalau pendapatannya tidak naik, sementara harga barang naik, meski Presiden bilang akan menahan inflasi, kesejahteraan suatu keluarga bisa terhantam," ujar Fahri.
Pidato Presiden Jokowi di Rapat Paripurna DPR RI hari ini menyatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan pada 2018 sebesar 5,4 persen dan tingkat inflasi 3,5 persen. Jokowi menyatakan RAPBN 2018 disusun berdasar strategi penguatan stimulus fiskal, pemantapan daya tahan fiskal, dan kesinambungan fiskal dengan fokus pada keadilan sosial.
Menurut Jokowi, sasaran Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga dan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang. Tapi, pemerintah berencana mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra (Beras Sejahtera) menjadi bantuan pangan non tunai.
Sementara untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, bunga KUR dan perumahan, serta pelayanan publik.
Untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan konektivitas, pemerintah akan membangun jalan baru sepanjang 856 kilometer dan irigasi sepanjang 781 kilometer. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 triliun.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
