Pidato Kenegaraan Jokowi Dinilai Tak Jauh Dari Wacana Investasi

tirto.id - Presiden Joko Widodo akan membacakan pidato kenegaraannya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 16 Agustus 2019 esok. Koalisi masyarakat sipil menduga, Jokowi akan kembali membahas soal upaya menggenjot investasi seperti pidato di Sentul beberapa waktu lalu.

"Pidato tanggal 16 [Agustus] itu kami menduga akan mengulang substansi pidato sebelumnya yang akan jadi kabar buruk bagi rakyat di seluruh Indonesia terutama rakyat yang wilayahnya akan jadi fokus aliran duit investasi," kata aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat.

Dugaan Melky itu bukan tanpa dasar, tapi juga tampak dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini. Sebut saja, pemerintah dan DPR yang mengebut pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang kental kaitannya dengan investasi di ujung masa pemerintahan 2014-2019.

Melky menyebut di antaranya RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Mineral dan Batubara (Minerba).

"Sebagian besar substansi RUU ini memang lebih banyak menguntungkan korporasi yang kemudian akan berinvestasi kemudian abai terhadap nasib ruang hidup masyarakat yang terus tergerus termasuk dengan kerusakan lingkungan yang makin masif," ujarnya.

Dalam perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2019 pemerintah mencanangkan tema SDM Unggul Indonesia Maju. Walau begitu Dinda N Yura dari Solidaritas Perempuan menilai makna dari "unggul" di sana masih amat patriarkis karena masyarakat justru dituntut untuk bersaing secara global.

"Kalau kita bicara soal kesejahteraan maka itu tidak ada kaitannya dengan kita saling berkompetisi dengan standar-standar yang ditentukan secara global dan berorientasi pada pembangunan yang kenyataanya menyingkirkan sebagian masyarakat," katanya.

Pemerintah pun menyebut untuk menunjang SDM unggul maka diperlukan infrastruktur. Padahal menurut Yura, pembangunan infrastruktur secara masif sama saja melanggengkan penggusuran dan perampasan ruang hidup masyarakat.

Sehingga, ia berharap dalam pidatonya besok Presiden Jokowi bisa berhenti tunduk pada kepentingan ekonomi global, dan bisa bicara soal kepentingan rakyat itu sendiri.

"Pidato besok adalah pidato kenegaraan secara resmi, tidak hanya untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan selama satu tahun ke belakang, tapi juga menunjukkan arah ke depan seperti apa," katanya.