Pertarungan Pilpres 2019: "Prabowo Pesaing Terkuat Jokowi"

tirto.id - KPU akan membuka pendaftaran calon presiden-wakil presiden Pemilu 2019 pada Agustus tahun ini. PDIP sudah resmi mengusung Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kembali di pentas pertarungan Pilpres. Pencalonan Jokowi mendapat dukungan dari PPP, Hanura, Golkar, dan Nasdem.

Pada Pemilu legislatif 2014, total perolehan suara lima partai itu mencapai 52,2 persen dari pemilih yang mencapai 124 juta. Di atas kertas Jokowi akan menang mutlak. Alasannya dengan asumsi hasil Pemilu 2019 tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya dan korelasi positif antara Pemilu legislatif dan Pemilu presiden.

Namun, bukan berarti tidak ada perlawanan sama sekali dari lawan politik Jokowi. Sosok Prabowo Subianto masih menjadi pesaing terkuat buat Jokowi. Bisa jadi, Pemilu 2019 mengulang apa yang terjadi pada Pemilu 2014.

"Sampai saat ini menurut saya masih Prabowo pesaing terkuat Jokowi," kata peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandez kepada Tirto, Kamis (1/3/2018).

Gerindra memang telah memberikan mandat pada Prabowo menjadi calon presiden 2019 pada Konsolidasi Nasional pada April tahun lalu. Namun, menurut Ketua DPP Gerindra, Nizar Zahro, sampai saat ini pendeklarasian mantan Danjen Kopassus itu masih menunggu waktu yang tepat.

"InsyaAllah semua akan kami lalui dan akan kami umumkan ke publik," kata Nizar kepada Tirto.

Nizar memperkirakan waktu pendeklarasian akhir Maret atau awal April 2018.

Gerindra juga tengah mengusahakan agar partai yang belum menentukan sikap untuk merapat. Koalisi yang kuat jadi syarat mutlak agar "perlawanan" jilid kedua Prabowo terhadap Jokowi bisa maksimal.

"Sekarang masih lima [partai] yang belum memberikan dukungan kepada Jokowi. [Partai-partai] ini saya harap bisa memberikan dukungan ke Prabowo," kata Wakil Ketua DPP Gerindra, Fadli Zon, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018).

Adu Kuat Prabowo-Muhaimin Lawan Jokowi

Jokowi dan Prabowo Subianto belum menentukan siapa calon wakil presiden mereka. Namun Jokowi relatif berada di atas angin karena statusnya sebagai petahana. Jokowi juga selalu menempati posisi tertinggi dalam berbagai survei. Jokowi harusnya lebih mudah mencari calon wakil presiden ketimbang rivalnya. Prabowo memang harus lebih hati-hati menentukan siapa pendampingnya pada Pilpres.

Menurut dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, satu nama yang dapat diperhitungkan adalah Muhaimin Iskandar. Mantan Menteri Tenaga Kerja ini "bisa memecah koalisi partai Jokowi yang terbangun selama lima tahun ini."

PKB, partai yang dipimpin Muhaimin, adalah salah satu partai yang bergabung bersama PDIP dalam Koalisi Indonesia Hebat. Namun, sejauh ini PKB belum menentukan sikap pada Pemilu 2019.

Muhaimin dirediksi dapat meningkatkan elektabilitas Prabowo. Alasannya, dengan menggaet Muhaimin, maka massa PKB dan Nahdlatul Ulama yang selama ini cenderung melabuhkan dukungan ke Jokowi bisa jadi pindah haluan.

Muhaimin telah terang-terangan menyatakan diri maju sebagai calon wakil presiden. Prabowo akan lebih mudah mendekati keponakan Gus Dur itu dan menawarkan posisi yang memang telah diincarnya.

Proyeksi pasangan Prabowo-Muhaimin bisa jadi bakal terwujud dari kerja sama mereka dalam politik elektoral tahun ini. Di Pilkada Jawa Timur, koalisi Gerindra-PKB mengusung Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, sementara di Jawa Tengah mereka mencalonkan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah.

Menurut Adi, kemenangan pada dua provinsi itu dapat menjadi kunci dan penentu koalisi Prabowo-Muhaimin. Memenangkan pilkada di dua provinsi itu dapat lebih memuluskan koalisi keduanya.

"Kalau Cak Imin (Muhaimin) jadi sama Prabowo, berarti harus memperbesar basis di Jatim dan Jateng, salah satunya ya lewat pilkada itu," kata Adi.

Partai terdekat Gerindra, PKS dan PAN, nampaknya juga tidak bakal menolak koalisi tersebut. "Semangat mereka sama: untuk mengubah kepemimpinan nasional. PKS dan PAN ini prinsipnya siapa yang dapat mengalahkan Jokowi akan didukung gitu," kata Adi.

Apa yang dikatakan Adi sesuai dengan pernyataan Presiden PKS, Sohibul Iman, Kamis (1/3) kemarin. Pria kelahiran Tasikmalaya pada 5 Oktober 1965 itu mengatakan partainya terbuka dengan opsi Prabowo-Muhaimin. Bahkan ia mengaku sudah bertemu dengan utusan Muhaimin untuk membahas ini.

"Kemarin, beberapa hari lalu, Marwan Jafar dari PKB datang ketemu saya. Mengajak berbicara dan katakan dia diutus oleh Muhaimin," kata Shohibul usai bertemu dengan Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan sinyal serupa, meski tidak secara eksplisit. Prabowo mengaku sering bertemu dengan Muhaimin. Dalam waktu dekat ada pertemuan lanjutan antara kedua tokoh ini.

Mantan mantu Soeharto itu mengatakan akan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada saat yang tepat.

"Saya akan ambil keputusan bersama dengan semua rekan-rekan, dan pada saat yang tepat keputusan itu akan saya sampaikan kepada rakyat," kata Prabowo, Kamis (1/3).

Peluang Poros Baru

Poros baru juga mungkin terbentuk pada pemilu 2019 oleh Demokrat dengan mengandalkan pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat bisa mengulang "jurus" di Pilkada DKI 2017: mengajak serta PAN, PKB, dan PPP lalu mengusulkan calon alternatif.

"Jangan lupa kalau PAN, PKB dan PPP itu dulu koalisi SBY. Semuanya dapat jatah menteri dari SBY," kata Adi.

Menurut Adi, bila poros baru terbentuk, pasangan yang mungkin muncul adalah Muhaimin-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau AHY-Zulkifli Hasan. AHY masuk dua kemungkinan ini karena popularitasnya cukup tinggi pasca tampil di Pilkada DKI Jakarta.

"Bisa jadi malah AHY yang jadi capresnya meski dia tidak punya pengalaman dalam pemerintahan. Pengalaman bisa tertutup dengan elektabilitas," kata Adi.

Elektabilitas AHY memang lebih tinggi ketimbang Muhaimin dan Zulkifli. Dalam survei Populi Center, elektabilitas AHY mencapai 0,7 persen, lebih tinggi dari Muhaimin yang memperoleh angka 0,3 persen. Zulkifli, yang menjabat sebagai Ketua Umum PAN, bahkan tidak masuk dalam 12 besar kandidat yang bakal dipilih masyarakat (istilahnya: top of mind).

Upaya untuk membentuk poros baru dibenarkan Wakil Ketua Umum Demokrat, Roy Suryo. "Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Ingat Pilkada DKI Jakarta, last minute bisa berubah," kata Roy, Rabu (28/2/2018). Roy enggan berkomentar apakah nanti yang bakal masu di Pilpres 2019 adalah AHY. Ia hanya mengatakan kalau mantan tentara itu adalah "next leader."

Wakil Ketua Umum Demokrat, Nurhayati Assegaf, menyatakan terbentuknya poros baru sangat bergantung pada hasil konsolidasi Demokrat dengan partai-partai lain, termasuk dengan PKB dan PAN. "Yang jelas kami saat ini terus berkomunikasi politik dengan seluruh parpol," kata Nurhayati.

Nurhayati menyatakan saat ini komunikasi politik Demokrat diserahkan kepada AHY selaku Komando Tugas Bersama Pemenangan Pemilu Demokrat 2019.

Namun, Kepala Desk Pemilu PKB, Daniel Johan, membantah partainya telah berkomunikasi dengan Demokrat terkait pembentukan poros baru.

"Belum," kata Daniel.

Sebaliknya, Daniel mengklaim mayoritas kader PKB lebih condong meminta Muhaimin menjadi cawapres Jokowi.

"Sampai saat ini menguatnya memang berpasangan dengan Jokowi ," katanya.

Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menyatakan partainya tidak pernah melakukan pembahasan mengenai poros baru. Ia malah mengatakan kalau PPP berkonsentrasi untuk "mensosialisasikan Jokowi ke kantong konstituen" sebagaimana yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

"Jika Parpol lain mau membentuk poros ketiga, silakan saja. Itu dinamika politik biasa saja," kata Baidowi.

Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyatakan sampai saat ini partainya belum menetapkan dukungan untuk siapa pun. "Nanti setelah Rakernas kami umumkan. Untuk saat ini semua peluang tetap terbuka," kata Eddy.

Namun, selain nama-nama tadi ada potensi tokoh lain seperti Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantyo yang diprediksi meramaikan pertarungan di Pilpres 2019.

Pada awal 2018, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memprediksi ada empat nama yang berpotensi menjadi penantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilu 2019. Keempat nama yang dimaksud adalah Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantyo.

Prediksi dikeluarkan LSI Denny JA setelah menggelar survei melibatkan 1.200 responden yang dipilih dengan metode multi stage random sampling. Wawancara tatap muka dilakukan terhadap responden di 34 provinsi pada 7-14 Januari 2018, serta memiliki tingkat margin of error kurang lebih 2,9 persen.