Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pengendalian Program Sekolah Rakyat pada Rabu (8/10/2025). Berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kemensos, Jakarta, rakor ini dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Profesor Mohammad Nuh beserta sejumlah pejabat Kemensos turut hadir dalam rapat tersebut.
Penyelenggaraan rakor ini bertujuan menguatkan sinergi dalam penyelenggaraan dan pengawasan program Sekolah Rakyat, terutama untuk mengantisipasi berbagai masalah yang berpotensi muncul. Rapat yang sama juga membahas evaluasi laporan perkembangan dari setiap gugus tugas, termasuk kemajuan sistem digitalisasi data sekolah.
Saat menyampaikan arahannya, Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa tim pengendalian memiliki fungsi strategis untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan secara transparan sekaligus tepat sasaran.
"Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program, terutama terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, serta aspek keuangan," kata Agus Jabo.
"Dengan pengawasan yang terstruktur, pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diharapkan berjalan lebih efektif tanpa kendala," lanjut dia.
Tak hanya pengawasan, Wamensos Agus Jabo pun menekankan pentingnya penggunaan teknologi digital dalam tata kelola program Sekolah Rakyat. Dia sempat meminta penjabaran laporan terkait digitalisasi dan sistem informasi Sekolah Rakyat yang kini sudah mulai diterapkan.
Merespons hal itu, Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kemensos, Joko Widiarto, memaparkan bahwa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat telah dikembangkan. Aplikasi itu berguna mengumpulkan dan mengelola sejumlah informasi seperti aktivitas belajar, data peserta didik, hingga berbagai hal yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran.
"Saat ini, kami sedang melakukan pendalaman terhadap data yang telah terkumpul. Dari hasil awal, ditemukan sejumlah temuan penting, seperti adanya peserta didik penyandang disabilitas dan siswa yang memerlukan pengaturan khusus dalam proses pembelajaran," ujar Joko.
Joko menambahkan, data sebaran peserta didik Sekolah Rakyat menunjukkan, dari total 14.473 siswa, sebanyak 14.238 murid masuk kategori non-disabilitas, 194 siswa memiliki disabilitas ringan, 17 dengan disabilitas sedang, dan 24 sisanya mengalami disabilitas berat. Selain itu, ada 510 siswa yang berasal dari keluarga dengan anggota penyandang disabilitas.
Adapun Prof. Mohammad Nuh mengapresiasi pengembangan digitalisasi dan sistem monitoring untuk mendukung Sekolah Rakyat. Menurut dia, inovasi tersebut dapat memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaan program.
"Saya kagum dengan adanya aplikasi monitoring pengendalian ini. Kepada para pengelola, manfaatkan dengan baik. Bagi para Satgas, penting untuk mengenali karakteristik Sekolah Rakyat dan masyarakatnya agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," kata Prof. Nuh.
Dia juga menekankan pentingnya pemahaman tata kelola oleh setiap Satuan Tugas (Satgas). Anggota Satgas, kata dia, mesti memahami kondisi sekolah di wilayah masing-masing, termasuk latar belakang sosial siswa dan orang tua murid.
"Satgas harus memahami tata kelola dan situasi di lingkungan sekolahnya masing-masing. Dengan begitu, ketika ada siswa atau orang tua yang mengalami kesulitan, mereka dapat memberikan solusi yang bijak dan sesuai konteks," ujar Prof. Nuh.
Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas tim sekaligus menegaskan komitmen Kemensos dalam menjalankan Program Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan berbasis empati, inklusif, dan berkeadilan sosial.
Hingga Oktober 2025, sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto menargetkan ke depan Sekolah Rakyat dapat berdiri di setiap kota/kabupaten dengan daya tampung masing-masing hingga 1.000 siswa.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
