Peringati May Day, Buruh Desak Turunkan Harga Kebutuhan Pokok

Aksi massa buruh dilakukan pada dua waktu: 1 May atau May Day dan 14 Mei. Kedua aksi tersebut masih dalam satu rangkaian.

Reporter: Riyan Setiawan

Terbit 21 Apr 2022 07:14 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berorasi saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

tirto.id - Ratusan ribu buruh akan melakukan aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Said Iqbal menjelaskan, aksi ini akan dilakukan di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengusung tuntutan pemilu jujur adil, tolak politik uang, dan harus diselenggarakan 14 Februari 2024.

“Dari KPU, aksi akan dilanjutkan di Bundaran Hotel Indonesia dengan menyuarakan tuntutan tolak omnibus law, turunkan harga kebutuhan bahan pokok, dan copot Menteri Perdagangan yang telah kalah dengan mafia minyak goreng,” kata Said melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/4/2022).

Secara serentak, partai buruh pada 1 Mei juga akan melakukan aksi di kantor KPUD Provinsi di setiap daerah.

Setelah 1 Mei, buruh akan merayakan Peringatan May Day pada 14 Mei 2022. Said mengklaim aksi ini akan diikuti 100 ribu orang dengan melibatkan buruh se-Jabodetabek di DPR RI.

"Setelah itu, akan dilakukan deklarasi perjuangan buruh oleh Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia di Jakarta International Stadium (JIS) atau Istora Senayan," jelasnya.

Perayaan May Day 14 Mei 2022 akan dihadiri Partai Buruh bersama 4 Konfederasi Serikat Buruh, 60 Federasi Serikat Buruh tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia (SPI), Jala PRT, UPC, Forum Guru Honorer, Gerakan Perempuan Indonesia, Buruh Migran, Ojol, hingga Organisasi Pemuda dan Kemahasiswaan.

Selain di Jakarta, aksi 14 Mei juga diikuti puluhan ribu buruh di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Medan, Batam, Ternate, Gorontalo, Manokwari, dan ratusan kota besar lainnya.

Berikut tuntutan yang akan dilayangkan oleh Partai Buruh: pertama, tolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dua, turunkan harga kebutuhan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur), BBM, dan gas. Tiga, sahkan RUU PPRT, Tolak revisi UU PPP dan tolak revisi UU SP/SB.

Empat, tolak upah murah. Lima, hapus outspurcing. Enam, redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih). Tujuh, tolak kenaikan PPN. Delapan, sahkan RPP perlindungan Anak Buah Kapal dan buruh migran.

Sembilan, tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan. Sepuluh, tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Sebelas, tolak perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode.