tirto.id - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI, Sarman Simanjorang meminta kepada Presiden Jokowi untuk memilih Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang pro terhadap dunia usaha.
Sebab sebagai kota jasa, DKI Jakarta membutuhkan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Untuk itu, Jakarta membutuhkan Penjabat Gubernur yang mengenal dan mengerti karakteristik Jakarta sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan apalagi kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra.
Hal tersebut dikatakan dalam acara Focus Discussion Group (FDG) dengan tema "Penjabat Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha".
"Pelaku usaha berharap agar Presiden dalam menunjuk Penjabat Gubernur adalah sosok yang mumpuni yang memahami karakteristik kota Jakarta sebagai kota jasa sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan," kata Sarman di Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Menurutnya, Pj Gubernur DKI perlu mendalami profil ekonomi Jakarta yang memerlukan regulasi dan kebijakan yang mendorong berbagai sektor usaha tumbuh produktif. Terlebih dalam proses pemulihan ekonomi di DKI, sangat dibutuhkan situasi Jakarta yang kondusif, aman, dan tenang sehingga tidak mengganggu psikologi pelaku usaha.
"Termasuk tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai berjalan sangat diharapkan Penjabat Gubernur mampu menciptakan suasana politik yang sejuk, tidak menimbulkan kegaduhan sehingga berbagai sektor usaha dan jasa beraktivitas seperti biasa," ucapnya.
Dia menjelaskan, Jakarta di samping sebagai Ibu Kota Negara dan pusat Pemerintahan, juga sebagai pusat ekonomi dan keuangan mengingat kontribusinya yang sangat signifikan dalam berbagai sektor.
Pada sektor keuangan, Jakarta memegang peranan penting karena outstanding kredit di Jakarta mencapai 29 persen dari kredit nasional dan simpanan masyarakat mencapai 49 persen dari total simpanan nasional.
Selain itu, transaksi non tunai mencapai 40 persen dari total transaksi sebesar 7.361 triliun. Kota Jakarta juga menjadi episentrum industri manufaktur nasional mengingat banyaknya industri disejumlah wilayah Jakarta maupun daerah penyangga.
Dilihat dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), Jakarta menyumbang 17 persen dari PDB Nasional. "Artinya, Jakarta sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia, jauh diatas provinsi lain," ucapnya.
Kekuatan ekonomi Jakarta juga, kata Sarman, ditopang oleh dari sektor konsumsi rumah tangga maupun pemerintah yang membuat sektor ini memiliki peran mencapai 60 persen dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Ekonomi Jakarta juga didominasi sektor keuangan, persewaan, usaha jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan dan pariwisata. Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya diberbagai sektor.
Tahun 2021 nilai investasi asing yang masuk ke Jakarta mencapai 4,82 miliar dolar AS, sedangkan investasi dalam negeri mencapai 9,26 triliun.
Selain itu, Sarman menuturkan Pj Gubernur DKI harus memiliki pengalaman leadership dalam memimpin birokrasi.
"Juga jaringan baik dari sisi internal pemerintah daerah maupun pemerintah pusat termasuk koordinasi dengan jajaran Forkopimda," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
