Menuju konten utama

Pengadaan Meja Biliar Rp486 Juta Ide dari Pimpinan DPRD Sumsel

Ketua DPRD Sumatra Selatan, Andie Dinialdie, juga berstatus sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pengprov POBSI) Sumsel.

Pengadaan Meja Biliar Rp486 Juta Ide dari Pimpinan DPRD Sumsel
Ilustrasi Biliar. FOTO/iStockphoto

tirto.id - Sekretaris DPRD Sumatra Selatan, Aprizal mengungkapkan, pengadaan dua meja biliar senilai Rp496,9 juta datang langsung dari pimpinan dewan, bukan inisiatif sekretariat.

Meski begitu, rencana itu baru masuk Sistem Informssi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sekretariat DPRD Sumsel dan belum direalisasikan.

"Usulan dari pimpinan, bukan dari kami sekretariat," ungkap Aprizal, Senin (9/3/2026).

Aprizal mengaku maklum jika Ketua DPRD Sumatra Selatan, Andie Dinialdie, mengajukan pengadaan meja biliar karena juga berstatus sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pengprov POBSI) Sumsel. Fasilitas itu dinilai dapat menunjang kinerjanya.

"Ketua (DPRD) kan ketua biliar Sumsel, jadi wajar," kata Aprizal.

Namun, Aprizal tidak mengetahui kenapa hanya dua dari empat pimpinan yang mendapat fasilitas itu. Begitu juga dengan perbedaan mencolok nilai anggaran meja biliar antara Andie Dinialdie dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam.

Diketahui anggaran meja biliar di rumah dinas Andie Dinialdie sebesar Rp151 juta dan untuk rumah dinas Ilyas Panji Alam dengan nilai anggaran Rp335,9 juta.

"Kenapa pak Ilyas lebih mahal dari ketua nanti saya cek dulu, apa selain meja ada yang lain juga, nanti saya cari informasinya," kata Aprizal.

Persoalan ini mendapat respons dari Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru. Herman Deru menilai salah satu kewenangan DPRD adalah fungsi penganggaran, termasuk kebutuhan lembaga itu sendiri. Kewenangan itu juga mencakup penilaian penganggaran kebutuhan internal.

"DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi budgeting sehingga dapat mengusulkan," kata Herman Deru.

Deru menyebut berbagai pos anggaran, termasuk pengadaan meja biliar bagi pimpinan DPRD Sumsel masih dalam proses pembahasan. Masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi sehingga rencana pengadaan bisa ditinjau ulang.

'Saat ini kita sedang bahas banyak hal, urusan pembangunan, urusan rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi kita hormati fungsi yang diberikan oleh negara kepada DPRD," pungkas Deru.

Baca juga artikel terkait DPRD atau tulisan lainnya dari Irwanto

tirto.id - Flash News
Kontributor: Irwanto
Penulis: Irwanto
Editor: Bayu Septianto