Penambahan Satuan Baru TNI Jangan Kacaukan Efisiensi Anggaran

tirto.id - Di bawah sengatan terik matahari di lapangan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025), Presiden Prabowo Subianto meresmikan berdirinya 162 satuan baru di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di antara satuan baru itu adalah 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), 6 Komando Daerah Militer (Kodam), dan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP).

Dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer itu, Prabowo menjabarkan bahwa satuan-satuan baru itu dibentuk dalam rangka memperkokoh pertahanan negara di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Dia mengatakan bahwa bangsa yang lemah akan mudah diintervensi dan dirugikan oleh pihak luar.

“Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang, tapi setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok, kita diadu domba,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo juga menuturkan bahwa kondisi global saat ini tengah pelik akibat pelbagai konflik yang tak kunjung selesai. Dia menyebut berbagai perang besar di Eropa hingga kekerasan di Timur Tengah. Indonesia, kata Prabowo, memilih untuk tidak berpihak pada blok mana pun dan oleh karena itu harus memiliki pertahanan yang tangguh.

“Karena itu, tidak ada pilihan lain. Indonesia harus mempunyai pertahanan yang sangat kuat,” kata dia.

Benarkah Demi Penguatan Pertahanan Negara?

Penambahan satuan dalam TNI, terutama Kodam, yang dilakukan Prabowo bukanlah ide baru. Prabowo telah menggagasnya sejak masih menjabat Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Ide Prabowo tersebut sempat ditentang oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam Peringatan Hari Jadi ke-58 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada 2023, Megawati menegaskan bahwa penguatan TNI mestinya tidak hanya berfokus pada matra darat saja, tapi juga harus berimbang pada matra lain seperti udara dan laut. Saat itu, Megawati berpikiran bahwa berbagai lini pertahanan yang ada harus diperkuat karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang perairannya lebih luas dari daratannya.

“Pak, kalau kita umpamanya mau ada serangan belum masuk, entah itu kapal laut, pesawat, yang maju dulu siapa? Memangnya Angkatan Darat? Tidaklah. Jangan saya dibilang benci Angkatan Darat. Ini saya ngomong benar, loh, realistis-objektif,” kata Megawati di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

Megawati juga berpendapat bahwa penambahan Kodam tidak diperlukan karena Indonesia masih damai.

"Katanya mau dibuat di setiap tempat, Kodam. Pak, sudah dulu, Pak. Ini enggak ada perang, satu. Kedua, apakah kita juga mau berperang?" kata Megawati.

Dua tahun berselang, PDIP mulai berubah haluan. Melalui fraksinya di DPR RI, PDIP mendukung kebijakan Prabowo untuk menambah Kodam. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menuturkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan ancaman pertahanan. Oleh karenanya, penambahan Kodam dan batalion menjadi hal yang urgen untuk dilakukan.

"Bahwa organisasi militer itu tidak berdasarkan pada keuntungan profit, tetapi berdasarkan pada ancaman dan tantangan yang mendatang. Ancaman lebih gede maka kita butuh postur TNI yang lebih gede," kata TB Hasanuddin di Kompleks MPR/DPR RI, Selasa (12/8/2025).

Saat dikonfirmasi mengenai sikap Megawati saat ini usai Prabowo meresmikan 6 Kodam baru, TB Hasanuddin enggan menanggapinya.

"Tanya ke Bu Mega," kata TB Hasanuddin.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. Dia menyebut bahwa penambahan Kodam menjadi suatu hal yang mendesak dan harus segera dilaksanakan. Dari hasil sejumlah rapat dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, Dave menyebut situasi geopolitik dan perkembangan konflik global kian bergeser dan dikhawatirkan akan menimpa Indonesia.

"Melihat situasi geopolitik dan pergeseran konflik ke berbagai sisi dunia, maka sudah sewajarnya kita memiliki sistem pertahanan yang lebih adaptif akan perubahan dunia. Dan penambahan kekuatan militer yang disertai dengan peningkatan kemampuan tempur menjadi sebuah kebutuhan yang semakin mendesak," kata Dave.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana, menyebut pembentukan Kodam baru dilakukan sebagai penerapan strategi TNI dalam memperkuat sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau disingkat Sishankamrata.

"Urgensi pembentukan Kodam baru juga terletak pada pengembangan organisasi TNI Angkatan Darat yang diperlukan untuk mengatasi cakupan wilayah tugas yang luas, memberikan wewenang dan otoritas yang lebih besar dalam menjangkau wilayah serta merespons isu-isu lokal secara optimal," kata Wahyu dalam keterangan pers.

Penganggaran Harus Transparans

Meski pemerintah telah menjelaskan urgensinya, kebijakan penambahan satuan di tubuh TNI itu tetap menuai sejumlah kritikan. Beberapa organisasi masyarakat sipil mengkritik bahwa penambahan satuan itu berpotensi akan menggerogoti APBN.

Direktur Imparsial, Ardi Manto, menuturkan bahwa APBN selama ini telah terbebani oleh biaya operasional harian pertahanan yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan adanya satuan-satuan TNI baru, anggaran pertahanan dikhawatirkan bakal membengkak.

"Pengembangan organisasi berimplikasi pada meningkatnya beban belanja di sektor pertahanan, sementara selama ini anggaran pertahanan sudah terbebani oleh belanja rutin dan operasional," kata Ardi dalam keterangan pers, Senin (11/8/2025).

Menurut Ardi, penambahan satuan militer yang dipaksakan pun dapat menghambat tata kelola modernisasi alat utama sistem pertahanan (alusista).

"Pemerintah seharusnya memprioritaskan anggaran pertahanan untuk modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit, bukan pembengkakan struktur birokrasi militer," jelasnya.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam membentuk kebijakan pertahanan. Ardi berharap bahwa kebijakan itu sedapat mungkin memang difokuskan untuk merespons ancaman global, bukan sekedar jalan keluar bagi surplus jumlah perwira di TNI.

"Dengan fokus pada peningkatan kapasitas pertahanan yang profesional dan responsif terhadap ancaman global, bukan pada penyerapan perwira berlebih atau pembentukan unit yang memperluas peran militer di ranah sipil," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mendesak pemerintah—dalam hal ini Kementerian Pertahanan, TNI, dan DPR RI untuk menjelaskan detail anggaran untuk menopang penambahan satuan di tubuh TNI. Menurut Askar, masyarakat hingga kini belum mendapat laporan secara terbuka mengenai penggunaan anggaran dalam operasional satuan-satuan yang baru diresmikan.

“Ini perlu transparansi. Kenapa harus ditambah 6 Kodam baru dan berapa estimasi biayanya. Karena, ini sangat besar dari pemeliharaan hingga alutsista. Karena, biaya awal pasti sangat mahal, seperti pembangunan gedung, rumah prajurit, hingga beban operasional rutin," kata Askar saat dihubungi Tirto, Selasa.

Persoalan anggaran ini juga dikonfirmasi oleh TB Hasanuddin. Dia menyebut bahwa anggaran pertahanan kemungkinan besar memang akan mengalami pembengkakan. Dia menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan yang telah disetujui DPR saat ini sebesar Rp166 triliun. Jumlah tersebut akan mengalami kenaikan dan akan disahkan dalam laporan nota keuangan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 mendatang.

"Jadi, dari Rp136 triliun, [lalu] Rp166 triliun, menjadi sekian. Saya tidak mau menyebutkan ini, nanti saja setelah tanggal 15 [Agustus 2025], kita diskusi lagi," kata TB Hasanuddin.

Tirto mencoba menghubungi Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, terkait kenaikan anggaran pertahanan usai penambahan satuan TNI baru. Namun, keduanya tak memberikan balasan hingga artikel ini diterbitkan.

Meski demikian, Kristomei sebelumnya pernah mengklaim bahwa upaya penguatan pertahanan dengan menambah satuan baru di tubuh TNI sudah melalui perhitungan matang di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Kristomei menyebut bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu kebijakan efisiensi anggaran yang kini tengah dilakukan.

"Memang untuk pengembangan ini, Angkatan Darat terbanyak karena ada penambahan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan sehingga ada penambahan jumlah tamtama, bintara. Tapi, kami juga sudah menghitung ulang berapa kira-kira kebutuhan anggaran untuk berbagai organisasi tadi dengan berdasarkan jumlah berbagai pasukan yang dibutuhkan," kata Kristomei dikutip Antara, Jumat (8/8/2025).