Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan segera menerapkan siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau tahun ini. Pasalnya, luas areal yang rawan terbakar sangat luas.
Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, menjelaskan terdapat 8,37 juta haktare lahan di Sumsel yang masuk dalam tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi. Dengan rincian yaitu kawasan hutan seluas 3,47 ha, pertanian 752 ribu ha, perkebunan 1,8 juta ha, dan lahan gambut 1,27 juta ha.
"Areal yang masuk dalam kategori rawan terjadi karhutla di musim kemarau di Sumsel sangat luas," ungkap Edward Candra, Sabtu (4/4/2026).
Karhutla kerap terjadi setiap tahun pada saat musim kemarau. Berdasarkan data dan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Sumatra Selatan diperkirakan mulai terjadi pada Mei hingga Juni 2026.
BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Hal ini akan meningkatkan risiko karhutla sehingga diperlukan langkah kesiapsiagaan yang maksimal.
Oleh karena itu, Pemprov Sumsel berencana menetapkan status siaga karhutla dalam waktu dekat. Pemberlakuan status itu nantinya ditandai dengan apel siaga yang diikuti ribuan personel gabungan dari TNI, polri, Satpol PP, BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, dan relawan. Tim ini akan ditugaskan di lokasi rawan karhutla selama status siaga berlangsung.
"Siaga karhutla segera kami terapkan sebagai antisipasi terjadinya karhutla. Apel siaga nantinya dihadiri Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan," kata Edward.
Berdasarkan pemetaan dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sejumlah daerah menjadi prioritas penanganan karhutla, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, dan OKU Timur.
"Semua wilayah pada dasarnya rawan karhutla, tapi daerah-daerah itu menjadi prioritas utama," kata Edward.
Untuk mengantisipasi potensi kebakaran, sejumlah langkah telah disiapkan. Mulai dari peningkatan deteksi dini dan respons cepat, patroli terpadu, pemantauan titik panas (hotspot) secara berkala, dan penguatan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran, khususnya di wilayah gambut.
"Penguatan sinergi lintas sektor juga sangat agar penanganan karhutla bisa optimal," pungkasnya.
