Kemenhut Tangani 78,2 Hektare Karhutla di Riau jelang Idul Fitri

tirto.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus berupaya melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik di Riau menjelang Idul Fitri. Hingga pertengahan Maret 2026, Kemenhut menangani karhutla di lahan seluas 78,2 hektare (ha).

"Seiring dengan terpantaunya hotspot pada sejumlah lokasi, Manggala Agni bersama pihak terkait lainnya di daerah juga melaporkan upaya penanganan karhutla. Pada 1-15 Maret 2026 telah dilaksanakan penanganan karhutla sebanyak 48 kali operasi dengan luas areal yang berhasil ditangani yaitu 78,2 Ha di Kabupaten/Kota Dumai, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Kampar," jelas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, Thomas Nifinluri, menyampaikan lewat aplikasi pesan di Jakarta, Senin (16/3/2026) sebagaimana dikutip Antara.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan pantauan website SiPongi Kemenhut dari Satelite Nasa-Terra/Aqua dengan tingkat kepercayaan (confidence level) tinggi sampai dengan 15 Maret 2026 untuk wilayah Riau terpantau 49 titik panas (hotspot) yang tersebar di Kabupaten Pelalawan sebanyak 42 titik, Indragiri Hilir dua titik, Dumai empat titik, dan Kampar satu titik.

Untuk penanganan karhutla di Rantau Bais, Rokan Hilir sudah diterjunkan tiga regu Manggala Agni yang merupakan bantuan bawah kendali operasi (BKO) dari Daops Manggala Agni Sumatera VI/Siak, BKO dari Daops Manggala Agni Sumatera II/Labuhanbatu Selatan, dan satu regu dari Daops Manggala Agni Sumatera V/Dumai.

Hingga hari ini, kondisi sudah membaik yang ditunjukkan dengan jalur lintas Riau dan Sumatera Utara aman tanpa gangguan asap.

Selain operasi pemadaman karhutla, penguatan pemantauan melalui patroli udara juga dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini serta mempercepat respons penanganan di lapangan.

Mobilisasi helikopter patroli udara saat ini sedang menuju Lanud Roesmin Nurjadin di Pekanbaru, Sumatera Selatan untuk mendukung kegiatan patroli udara dalam rangka pemantauan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Thomas mengatakan bahwa operasi patroli udara direncanakan berlangsung hingga akhir April dengan total waktu operasi sekitar 65 jam terbang. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, Tim Satgas Udara akan bersiaga di posko Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru sebagai pusat koordinasi pelaksanaan patroli udara di wilayah Riau.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tim patroli udara akan melibatkan berbagai unsur lintas instansi yang tergabung dalam Satgas Udara.

"Tim patroli udara yang beranggotakan unsur Kementerian Kehutanan, BPBD, DLHK, Basarnas, TNI AU, serta Pemerintah Daerah Provinsi Riau akan melaksanakan patroli udara secara terjadwal guna memperkuat pemantauan wilayah rawan serta mendukung deteksi dini kejadian kebakaran hutan dan lahan," tutur Thomas Nifinluri.

Terpisah, kelompok Pantau Gambut mencatat bahwa sedikitnya 5.490 titik panas terdeteksi di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) pada Januari 2026 dan 5.14 titik panas kembali muncul pada Februari 2026.

Pantau Gambut mencatat, sebaran titik panas menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Riau dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi pada Februari 2026. Di Riau, terdeteksi sekitar 2.890 titik panas, sementara di Kalimantan Barat terdapat sekitar 1.316 titik panas.

Konsentrasi titik api ini menunjukkan bahwa ekosistem yang telah mengalami degradasi tetap sangat rentan terbakar.

Analisis Pantau Gambut juga menunjukkan bahwa sebagian titik panas muncul di wilayah konsesi perusahaan. Dari pemetaan yang dilakukan, sedikitnya 1.080 titik panas berada di area konsesi perkebunan sawit (HGU) dan 250 titik panas di konsesi hutan tanaman industri (PBPH-HTI).

Temuan Pantau Gambut menunjukkan bahwa kebakaran gambut juga terjadi di wilayah yang secara hukum berada dalam pengelolaan korporasi. Hal ini mengindikasikan kerentanan kebakaran gambut tidak lepas dari praktik pengelolaan lahan dan kerusakan ekosistem yang telah berlangsung lama.

Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, menegaskan bahwa kemunculan ribuan titik api pada awal tahun seharusnya menjadi peringatan serius bahwa kebakaran gambut bukan sekadar fenomena musiman.

“Jika kebakaran sudah muncul bahkan saat musim hujan, itu berarti kerentanan ekosistem gambut kita sudah sangat tinggi dan perlindungan belum berjalan efektif. Tanpa upaya serius untuk melindungi dan memulihkan gambut yang telah rusak, kebakaran akan terus berulang setiap tahun dengan skala kerusakan yang semakin besar," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan sejak dini. “Pemerintah perlu memperkuat perlindungan kawasan gambut, meningkatkan pengawasan pada wilayah konsesi, serta mempercepat pemulihan ekosistem gambut yang telah mengalami degradasi, agar kebakaran tidak terus berulang,” kata Putra.