Pemprov akan Tanggung Biaya Notaris Kopdes Merah Putih di Jabar

tirto.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, berjanji akan menanggung biaya akta notaris pendirian Koperasi Merah Putih (KPM) di seluruh Desa di Jabar.

Lelaki yang biasa disapa Kang Dedi ini meminta agar para kepala desa (kades) tidak mengkhawatirkan biaya akta notaris. Ia beralasan, semua pembiayaan telah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

"Kepada desa, enggak usah pusing soal biaya akta notaris Rp14 Miliar, buat Pemprov (Jabar) bukan masalah besar," kata Dedi dalam sambutan Kegiatan Sosialisasi KPM di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, (15/5/2025).

Pria yang juga disapa Demul ini juga meminta agar para pengurus memiliki integritas saat mengelola koperasi. Politikus Partai Gerindra ini juga telah mengusulkan kepada Menteri Desa (Mendes) supaya setiap desa menggunakan transaksi digital, untuk menghindari penyelewengan.

"Saya sarankan semua transaksi di KPM itu bukan tunai, tapi transaksi digital. Saya sudah bilang ke Menteri Desa agar semua e-budgeting. Tidak boleh ada uang tunai di laci desa, di laci koperasi," terang Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta ini meyakini, penerapan sistem transaksi digital akan mampu mewujudkan pembangunan desa kuat dan mandiri. Dedi mengatakan, KPM sendiri tidak akan menganggu desa, tetapi program yang dikenal dengan nama Kopdes Merah Putih ini membuat ekonomi di desa terus berputar.

"Maka duit akan muter di desa, dari tangan rakyat ke rakyat, maka KPM akan menjadi ketahanan ekonomi Desa," tambahnya.

Lebih lanjut, Dedi berjanji akan menambah dana desa dari Pemprov Jabar apabila berhasil mengembangkan serta memajukan KPM.

"Nanti kalau Desanya maju, nanti sama Gubernur di tambah dana Desanya," tukasnya.