tirto.id - Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang di Timika mengakui jika selama ini Pemkab Mimika belum sepenuhnya dilibatkan dalam diskusi bersama terkait persoalan PT Freeport Indonesia di Timika, padahal Freeport berada di wilayah hukum Pemkab Mimika.
"Perusahaan ini kan ada di wilayah hukum Pemkab Mimika termasuk Pemprov Papua, tapi jujur saja kami selama ini tidak pernah dilibatkan untuk berdiskusi bersama dengan pemerintah pusat soal Freeport," kata Yohanis pada Selasa (25/4/2017), seperti diwartakan Antara.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan terkait kebijakan menyangkut PT Freeport Indonesia.
Ia juga mengatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah pusat melibatkan pihak Pemkab Mimika dan Pemprov Papua untuk duduk bersama membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Freeport tersebut.
Yohanis menilai pemerintah pusat selama ini terkesan cuek dan tidak mau untuk melibatkan pemkab Mimika dan Pemrov Papua. Padahal implementasi kebijakan yang diambil pemerintah pusat sangat dirasakan juga oleh pihaknya di daerah.
"Akibat komunikasi yang tidak berjalan baik antara Freeport dan Pemerintah karyawan di Mimika menjadi korban. Lagi-lagi kami yang didatangi karyawan, kami didemo terus, kami ini mau sampaikan kepada siapa aspirasi karyawan ini," tuturnya.
Ia juga menilai, pembicaraan yang kian marak tentang Freeport di luar Papua khususnya di Jakarta merupakan lelucon bagi Pemkab Mimika karena Pemkab Mimika sama sekali tidak tahu tentang hal itu.
"Seolah-olah di luar ribut tetapi Pemkab Mimika sebagai tuan rumah tidak pernah dipanggil, ini kan lucu menurut saya," ujarnya.
Untuk itu pihaknya berharap agar pemerintah pusat dapat segera melibatkan Pemkab Mimika dan Pemprov Papua untuk membicarakan berbagai hal tentang Freeport yang telah terjadi saat ini.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
