tirto.id -
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, bantuan tersebut tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara. Pemerintah nantinya akan melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut.
"Kami akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan (Gubernur DKI Jakarta) Pak Anies, kita sudah bicara dan kami akan bantu memfasilitasi Rp570 triliun. Tentunya tidak semua mengandalkan anggaran. Kami akan melibatkan swasta dan juga BUMN secara lebih masif membangun Jakarta," kata Bambang dalam keterangan resmi yang sudah dikonfirmasi Tirto, Minggu (5/5/2019).
Ia mengatakan, Jakarta harus tetap berkembang karena masih harus menampung arus urbanisasi. Urbanisasi masih diperlukan karena dapat menopang pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengajukan proposal Rp571 triliun kepada pemerintah pusat.
Anggaran itu rencananya digunakan untuk sejumlah proyek infrastuktur di Jakarta, seperti perpanjangan rute MRT dan LRT serta pengelolaan air. Guna mencapai target penyediaan air bersih 100 persen untuk warga Jakarta dibutuhkan anggaran Rp27 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan dibutuhkan dukungan swasta dalam membangun infrastruktur.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).
"Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30 persen, sisanya 70 persen diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kita," jelas dia.
Itu sebabnya, Danis pun berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, banyak SPAM yang dapat dibangun untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, termasuk di Jakarta.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
