tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan rencana pemerintah menyetop alokasi dana abadi APBN sebesar Rp20 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Dia menjelaskan, bahwa setiap tahunnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyisihkan hingga Rp20 triliun untuk dana abadi LPDP yang diprioritaskan untuk meningkatkan kebutuhan pendidikan.
Muhadjir menuturkan, pemerintah masih mengkaji untuk tujuan peningkatan kebutuhan yang dialihkan ke dana riset dan pengembangan.
Saat ini pun dana abadi telah terserap Rp139 triliun dari total alokasi anggaran pendidikan sebanyak 20 persen.
"Kami sedang tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp140 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
“Jadi anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," tambah dia.
Sementara itu, dia menyebut dana abadi yang ada di LPDP akan diperluas melalui imbal hasil manfaat investasi. Meskipun tidak mendapatkan penambahan dana tahun ini, dana abadi masih memiliki potensi pertumbuhan melalui berbagai instrumen keuangan yang akan dieksplorasi oleh LPDP.
"Kan itu dana permanen yang digunakan hanya manfaatnya, bunganya, hasil kelola anggaran yang itu. Sebetulnya sisa dari manfaat itu yang belum terserap untuk bantuan pendidikan bisa dimasukkan juga buat dana abadi, sehingga nanti LPDP tetap jalan," ucap dia.
Ketua Dewan Penyantun LPDP itu menyarankan pemerintah untuk berani ambil risiko dalam berinvestasi.
“Kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko tetapi memang juga menguntungkan, yang penting risikonya terukur,” tambah Muhadjir.
Diwartakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menaikkan anggaran riset dan teknologi. Mantan Wali Kota Surakarta itu pun berkelakar, kenaikan anggaran tahun ini akan membuat para capres enggan mengubah besaran anggaran yang tinggi di eranya.
"Enggak apa-apa dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai itu yang gede jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03, tapi dimulai dulu," kata Jokowi saat membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1/2024).
"Enggak mungkin kalau sudah di Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang memotong, enggak akan berani," tambah dia.
Jokowi menuturkan kenaikan anggaran tidak terlepas dalam upaya Indonesia mengembangkan ekonomi hijau atau ekonomi biru. Indonesia, kata Jokowi, butuh teknologi cerdas di sektor pertanian, perikanan, bioenergi, baterai kendaraan listrik, dan industri hijau.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Bayu Septianto
