tirto.id - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah melalui lintas kementerian berkoordinasi agar calon jemaah umrah tidak terlantar akibat kelangkaan vaksin meningitis di Indonesia.
Pasalnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan langkanya vaksin meningitis karena kapasitas produksi dari dua produsen vaksin yang dipesan terbatas.
Menurut Kurniasih, salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah adalah melobi Pemerintah Arab Saudi terkait kewajiban vaksinasi meningitis sebagai syarat ibadah umrah.
"KJRI Jeddah menyebut di lapangan tidak ada lagi pemeriksaan untuk vaksin meningitis. MUI juga menyebut pemerintah Arab Saudi baru tahu jika vaksin meningitis mengandung zat haram. Ini bisa jadi momentum untuk melakukan lobi," kata Kurniasih melalui keterangan tertulis, Kamis (29/9/2022).
Anggota Komisi IX DPR RI itu menuturkan Kemenkes sebagai operator pengadaan vaksin meningitis hanya berfungsi menyediakan layanan, karena syarat kewajiban vaksin berasal dari pemerintah Arab Saudi.
Kurniasih mengatakan perlu ada strategi jangka dari Kemenkes dan Kemenag dalam penyediaan vaksin meningitis bagi jemaah umrah. Ia mendorong audit dari total yang stok vaksin yang ada dengan rencana pengadaan ke depan dibandingkan dengan calon jemaah umrah yang siap berangkat.
"Sementara jangka panjang bisa melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi terkait syarat vaksin ini," ucapnya.
Kurniasih juga meminta masing-masing Dinas Kesehatan (Dinkes) di daerah memantau stok vaksin meningitis dan melaporkan secara berkala ke pemerintah pusat. Ia juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang mempermainkan harga vaksin meningitis di tengah kelangkaan vaksin ini.
"Pastikan harganya tidak dipermainkan sehingga justru memberatkan calon jemaah umrah. Mereka sedang melaksanakan hak ibadahnya yang diliindungi regulasi bukan menjadi komoditas pasar yang bebas dipermainkan," kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
