Pemerintah Buka Hotline Konsultasi Keandalan Bangunan Pesantren

tirto.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuka layanan konsultasi keandalan bangunan bagi pondok pesantren, panti asuhan, sekolah, dan yayasan.

Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, sekaligus upaya memperkuat keamanan bangunan pendidikan berbasis masyarakat.

Masyarakat dapat mengakses layanan ini melalui telepon 158 pada hari kerja Senin-Jumat pukul 08.30–16.00 WIB atau WhatsApp Center 0815 10000 158 dengan memilih menu “Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan”.

Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis sebagai bentuk dukungan pemerintah.

"Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan. Tim Kementerian PU di seluruh Indonesia siap turun langsung melakukan pengecekan dan pendampingan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/10/2025).

Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren dengan prioritas bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, memiliki risiko tinggi, lebih dari dua lantai serta dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

Layanan ini mencakup dua jenis konsultasi utama. Pertama, konsultasi keandalan bangunan untuk bangunan sederhana (luas <500 m², maksimal dua lantai) dan bangunan tidak sederhana (>500 m², lebih dari dua lantai).

Prioritas diberikan kepada lembaga yang belum memiliki kemampuan teknis, belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau dibangun tanpa tenaga ahli bersertifikat.

Kedua, konsultasi pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua jenis bangunan, termasuk pendampingan bagi pesantren yang sedang atau akan mengajukan perizinan.

"Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Banyak pesantren berdiri dengan semangat gotong royong, namun belum semuanya memperhatikan aspek struktur dan perizinan. Karena itu, kami membuka pendampingan gratis," tambah Menteri Dody.

Sebagai tindak lanjut jangka menengah, hingga Desember 2025 Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan pondok pesantren di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Dari total tersebut akan dipilih sedikitnya 80 pondok pesantren sebagai sampel.