Menuju konten utama

Pemerintah AS Akan Hentikan Cina di Laut Cina Selatan

Pemerintahan baru Amerika Serikat tidak akan membiarkan Cina mengambil pulau-pulau yang keberadaannya di sekitar perairan internasional Laut Cina Selatan.

Pemerintah AS Akan Hentikan Cina di Laut Cina Selatan
Pidato Donald Trump saat baru mencalonkan menjadi calon presiden dari Partai Republik pada September 2015 di New York. GETTY IMAGES

tirto.id - Pemerintahan baru Amerika Serikat tidak akan membiarkan Cina mengambil pulau-pulau yang keberadaannya di sekitar perairan internasional Laut Cina Selatan. Pernyataan pemerintahan Donald Trump tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih Sean Spicer.

Pernyataan tersebut menunjukkan isyarat bahwa AS akan meninggalkan kebijakan yang hati-hati menyangkut klaim-klaim kewilayahan Cina di Asia, hanya beberapa hari setelah presiden baru dilantik.

Seperti dikutip dari kantor berita Antara, ketika Spicer ditanya media massa apakah setuju dengan pernyataan calon menteri luar negeri Rex Tillerson bahwa Cina jangan dibiarkan memiliki akses ke kepulauan yang disengketakan banyak negara di Laut Cina Selatan, ia menjawab pulau-pulau itu seharusnya bukan bagian dari Cina.

"Jika pulau-pulau itu berada di perairan internasional dan seharusnya bukan bagian Cina, maka ya, kita akan memastikan bahwa kita mempertahankan perairan internasional dari akan diambil alih oleh sebuah negara," kata Spicer, Senin (23/1/2016) waktu setempat.

Ia menegaskan Pemerintah AS akan memastikan mampu melindungi kepentingannya di Laut Cina Selatan.

"Amerika Serikat akan memastikan bahwa kami melindungi kepentingan kami di sana," kata Spicer.

Sebelumnya, saat ditanya Senat apakah Tillerson akan mengambil kebijakan yang lebih agresif kepada Cina, Tillerson berkata, "Kita akan mengirimkan sinyal jelas kepada Cina bahwa, pertama hentikan pembangunan pulau (buatan), dan kedua akses kalian ke pulau itu tidak akan diberikan."

Pernyataan Tillerson kepada Senat pada 11 Januari lalu tersebut telah membuat marah media massa Cina yang menyebut pandangan calon menteri luar negeri itu sebagai pernyataan perang.

Baca juga artikel terkait PEMERINTAH AS atau tulisan lainnya dari Mutaya Saroh

tirto.id - Politik
Reporter: Mutaya Saroh
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh