tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan akan terus berhati-hati dalam penambahan dan pengelolaan utang baru pada 2025. Katanya, upaya tersebut bertujuan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga.
“Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/01/2025).
Selain itu, Sri Mulyani juga menyebut langkah-langkah lain dalam mengelola utang ialah dengan memperhatikan aspek dinamika pasar keuangan yang terus meningkat, serta kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang.
Kemudian, dia menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan pengelolaan peran APBN sebagai instrumen penting untuk memperbaiki distribusi pemerataan dan meningkatkan efisiensi dari perekonomian.
“Untuk melakukan stabilisasi, memperbaiki distribusi pemerataan dan meningkatkan efisiensi dari perekonomian,” imbuhnya.
Lanjutnya, dia menyebut bahwa pada APBN 2024, tercatat defisit senilai Rp507,8 triliun atau setara 2,28 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Defisit ini sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024 dan jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya,” ujarnya.
Sementara menurut Sri Mulyani, dalam Undang-Undang APBN 2025 tercatat bahwa defisit ditargetkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
“Tingkat defisit ini dianggap moderat dan aman untuk mendukung transisi ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan dan kesehatan APBN,” ujarnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
