Menuju konten utama

Pembayaran Tol Non-Tunai dan Masalah Kultur Konsumen

Pemerintah berencana menerapkan pembayaran tol non-tunai di seluruh gerbang tol pada Oktober 2017. Namun, transaksi non-tunai hingga kini baru mencakup 30 persen dari keseluruhan pembayaran.

Pembayaran Tol Non-Tunai dan Masalah Kultur Konsumen
(Ilustrasi) Petugas pintu tol menawarkan kartu e-toll kepada pengemudi kendaraan yang akan memasuki pintu tol Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga.

tirto.id - Pemerintah akan memberlakukan mekanisme pembayaran tol non-tunai, atau transaksi tol elektronik (e-Toll), di seluruh gerbang tol, pada Oktober 2017. Penerapan mekanisme baru ini memerlukan persiapan matang mengingat kultur pembayaran elektronik terbilang baru di Indonesia.

Meskipun demikian, pihak PT Jasa Marga mendukung penuh rencana e-Toll ini. Juru Bicara Jasa Marga, Dwimawan Heru mengatakan pembayaran ton non-tunai bisa menjadi solusi memangkas waktu antrean di pintu tol. Manfaatnya signifikan untuk mengurangi kemacetan di banyak ruas jalan tol.

Dia mencontohkan pembayaran uang tunai di pintu tol bisa memakan waktu rata-rata 9 detik per-transaksi. Padahal, jumlah kendaraan pengguna jalan tol di Indonesia mencapai 2,2 juta mobil per hari.

Sementara kajian Jasa Marga, menurut Dwimawan, menyimpulkan transaksi elektronik di pintu tol hanya perlu 4 detik per-transaksi.

"Transaksi elektronik memotong waktu pembayaran di gardu tol lebih dari separuhnya," ujar Dwimawan di Jakarta, pada Jumat (18/8/2017).

Dwimawan juga optimistis mekanisme pembayaran elektronik bisa diterapkan tanpa hambatan berarti. Mekanisme pembayaran serupa, kata dia, terbukti gampang diterapkan bagi pelanggan PT Kerata Api Indonesia (KAI) dan Transjakarta.

Saat ini, menurut Dwimawan, Jasa Marga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah bank, baik negeri maupun swasta, untuk mempersiapkan pemberlakuan penuh pembayaran tol secara elektronik. Koordinasi intensif juga sudah dilakukan bareng Bank Indonesia.

Baca juga: Menuju Pintu Tol Bebas Uang Tunai

Dwimawan mengatakan Jasa Marga juga sudah secara bertahap menyiapkan sarana pembayaran elektronik berupa 466 Gerbang Tol Otomatis (GTO). Sarana serupa juga disiapkan di 536 gardu tol reguler milik PT Jasa Marga. Dia tidak memerinci pencapaian persiapan itu pada saat ini.

"Targetnya, Oktober 2017 semua pembayaran tol 100 persen non tunai," kata Dwimawan.

Pembayaran Tol Non-Tunai Perlu Insentif

Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo membenarkan transaksi elektronik di semua gerbang tol akan berdampak besar untuk memangkas kemacetan.

Akan tetapi, dia berpendapat, mekanisme pembayaran baru ini sebaiknya tidak terburu-buru diterapkan. Menurut Sudaryatmo, pembayaran tol elektronik lebih baik diterapkan secara bertahap.

"Faktanya sekarang pengguna (pembaran tol) non-tunai baru 30 persen. Sementara Oktober 2017 tinggal beberapa bulan lagi. Agak tidak cukup waktu (untuk) mendongkrak 30 persen jadi 100 persen," kata dia saat dihubungi Tirto.

Baca juga: Transaksi e-Toll Baru 28 Persen

Sudaryatmo menyarankan pengelola jalan tol segera memetakan hambatan dalam penerapan pembayaran tol secara elektronik dan menuntaskan persoalan itu secepatnya. Hambatan utamanya, menurut dia, ialah kultur masyarakat Indonesia yang belum akrab dengan transaksi elektronik.

Menurut dia, pengelola jalan tol bisa menerapkan strategi pemberian insentif untuk mendongkrak penggunaan transaksi tol elektronik. Misalnya, pembayar tol secara elektronik menerima diskon tarif.

Selain itu, Sudaryatmo melanjutkan, jumlah bank yang menyediakan layanan pembayaran tol elektronik perlu segera diperbanyak sehingga memudahkan publik beralih dari transaksi tunai ke non-tunai.

Pegawai Gardu Tol Terancam PHK

Sudaryatmo mengkhawatirkan pemberlakuan sistem pembayaran non-tunai bagi pengguna jalan tol bisa berdampak buruk berupa pemecatan banyak penjaga gardu tol. Karena itu, agar penerapan mekanisme ini tidak memicu masalah baru, dia menyarankan ada kebijakan khusus dari pengelola jalan tol untuk memberdayakan para penjaga gardu tol.

"Pembangunan jalan tol itu kan sangat dekat, masih dibutuhkan banyak tenaga. Jadi dia dialihkan di fungsi-fungsi non-pembayaran," kata Sudaryatmo.

Soal potensi PHK ini, Dwimawan Heru berjanji PT Jasa Marga tidak akan memberhentikan banyak pegawainya begitu sistem transaksi non-tunai berlaku penuh.

"Kami akan memberdayakan karyawan pengumpul tol menjadi petugas pengawas GTO atau meningkatkan kompetensi mereka agar bisa diberdayakan di unit kerja lain," ujar Dwimawan.

Baca juga artikel terkait JALAN TOL atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Addi M Idhom